"Bantuan diserahkan ke masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok, masing-masing menerima Rp50 juta," kata Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sumatera Barat, Ahmad Darwis di Nagari Taluk Tigo Sakato, Pesisir Selatan, Kamis.
Kelompok tersebut yakni Kelompok Pincuran Tujuh yang berada di Nagari Taluk Tigo Sakato, Kelompok Sadar Wisata Sakora di Nagari Sungai Gambir Sako, Kelompok Batu Ronjong di Nagari Limau Gadang Lumpo.
Ia menjelaskan Kelompok Pincuran Tujuh memanfaatkan bantuan untuk usaha pengembangan sapi, Kelompok Batu Ronjong untuk usaha pengembangan kambing dan Kelompok Sadar Wisata Sakora untuk sewa peralatan wisata alam.
Melalui bantuan tersebut pihaknya berharap adanya peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi mengintervensi atau melakukan kegiatan yang mengarah pada pengrusakan kawasan hutan.
"Khusus di Pesisir Selatan terdapat 44 nagari yang berada di sekitar kawasan hutan, kami menargetkan setelah tiga nagari ini secara bertahap seluruhnya menerima bantuan pemberdayaan," tambah dia.
Ia mengungkap kegiatan telah dimulai sejak 2018 dengan sosialisasi baik antarinstansi maupun dengan masyarakat secara langsung.
Pemberian bantuan, lanjutnya juga merupakan komitmen BBTNKS dalam menyukeskan program pemerintah pusat dalam percepatan pengetasan kemiskinan melalui pengembangan usaha masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) III Pesisir Selatan, Laskar Jaya Permana didampingi Polhut TNKS, Rika Putra Abbas berharap agar kelompok masyarakat yang menerima bantuan mengoptimalkannya sehingga berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi mereka.
"Kami akan memberikan pendampingan berkelanjutan sehingga bantuan benar-benar berdaya guna," ungkapnya.
Selain menyerahkan bantuan pada acara itu pejabat TNKS juga berkesempatan melepaskan bibit ikan ke kolam yang dikelola oleh BUMNag Taluk Tigo Sakato bersama sejumlah pejabat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni beserta Ketua TP-PKK setempat, Lisda Hendrajoni yang juga anggota Komisi VIII DPR RI serta sejumlah pejabat mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari dan tokoh masyarakat setempat.
