Komisi I DPRD Sumbar gelar kunker ke Riau bahas wilayah perbatasan dua provinsi

Padang, (ANTARA) - Komisi I DPRD Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja (Kunker) Ke Provinsi Riau untuk membahas persoalan perbatasan dua provinsi dan persoalan kebencanaan dan ekonomi di wilayah tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri saat pertemuan itu mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus bersinergi dengan Sumbar agar persoalan ini bisa teratasi. Pada wilayah perbatasan Sumbar, Riau merupakan langganan bencana seperti banjir dan longsor setiap tahun. Kondisi tersebut, sangat berdampak buruk bagi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan ekonomi kepada hasil alam.

“Bencana di Pangkalan itu imbasnya bisa kemana-kemana termasuk terhambatnya mobilitas masyarakat Sumbar-Riau, untuk kondisi itu harus ada kerja sama dalam menangani bencana alam di tapal batas,” katanya.

Persoalan perbatasan tidak hanya meliputi kebencanaan, ekonomi masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan tidak boleh luput dari perhatian. Pemprov harus memiliki konsep strategis untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada wilayah ini.

Kerjasama antara Riau dan Sumbar mesti kongkrit dan melibatkan banyak pihak, hal itu meliputi pola penganggaran, pemberdayaan SDM, serta komitmen bersama.

“Kalau bicara daerah perbatasan, yang ada adalah masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah dua provinsi memiliki konsep yang jelas, termasuk masalah anggaran. kita menyayangkan nasib masyarakat, salah satu penyebabnya adalah akses jalan yang tidak representatif,”katanya.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Riau Sudarman menyebut ada 331 pilar batas antara Riau dan Sumbar. Namun dari proses kerjasama batas tersebut, tidak pernah terjadi konflik.

“Persoalan batas penting dibahas, hal tersebut merupakan dasar hukum dalam kepastian wilayah, setiap geografis daerah harus dikelola dengan baik. Termasuk dalam menyelesaikan persoalan yang ada,” katanya

Sementara itu, Sekretaris komisi I DPRD Sumbar Nurnas menekankan pembahasan batas mesti dilakukan secara intensif. Daerah harus duduk semeja dan melibatkan kepala daerah masing-masing. Ketika hal ini dilakukan, maka potensi-potensi persoalan dikemudian hari bisa diantisipasi.

“Sumbar, Riau dan Jambi dulu satu daerah, yaitu Sumatera Tengah, sejak dipisahkan, batas daerah tentu harus selalu diperjelas, sehingga tidak ada yang dirugikan. Diskusi ini adalah menjadi awal, jalan pembuka untuk pembahasan secara teknis dimasa depan, makanya kunker ini kita membawa OPD terkait,” katanya.