DPRD Sumbar pelajari metode optimalkan pembangunan daerah di era pandemi ke Banten

Padang, (ANTARA) - DPRD Provinsi Sumatera Barat, terus berupaya mencari metode yang tepat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah saat pandemi COVID-19 terjadi dan membuat sejumlah anggaran dialihkan untuk penanganan wabah tersebut

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi ketika dihubungi dari Padang, Rabu mengatakan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah pada masa pandemi, DPRD harus menemukan pola penganggaran yang tepat. Persoalan infrastruktur, harus terakomodir dengan optimal.

"Sumbar mesti mencari metode yang tepat, salah satunya menambah referensi dari daerah lain,” katanya.

Supardi menjelaskan, secara kelembagaan tujuan Kunker Ke Provinsi Banten, terkait tentang strategi dan kebijakan realokasi refocusing anggaran bidang infrastruktur akibat penanganan COVID-19

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) PUPR Provinsi Banten Daur Joesoef menjelaskan, kebijakan pergeseran anggaran di Provinsi Banten tidak memilah apa kegiatannya tetapi lebih melihat seberapa besar anggarannya.

"Terutama pendanaan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar ditiadakan dulu selama pendemi COVID-19." ujanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyampaikan bahwa saat ini DPRD Provinsi Banten fokus dan berkomitmen untuk melakukan Langkah-langkah cepat untuk mengatasi COVID-19.

Menurutnya, jika pendemi teratasi akan membawa dampak baik untuk Banten. Selain itu, DPRD dan pemerintah Provinsi Banten sedang malakukan pembahasan terkait penyelamatan agenda besar yang sudah direncanakan

“Selain hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memperdalam informasi terkait kriteria infrastruktur anggaran yang bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Banten,” katanya

Pada kesempatan itu, Rombongan DPRD Sumbar terdiri dari Ketua DPRD Sumbar Supardi, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, serta beberapa staf melakukan pertemuan di ruang serba guna DPRD Provinsi Banten.

Rombongan DPRD Sumbar disambut langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Doni dan juga wakil ketua Fahmi Hakim serta anggota komisi IV lembaga tersebut.

Supardi melanjutkan untuk penganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat telah melakukan dua kali pergeseran anggaran, hingga mencapai Rp 500 miliar lebih, pada komposisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dari pergeseran anggaran yang dilakukan, juga diambil dari program pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Kondisi ini, harus disiasati unsur pemerintah daerah,demi pemulihan ekonomi masyarakat.

“ Dengan infrastruktur yang memadai roda perekonomian masyarakat akan berjalan optimal, penjualan hasil pertanian hingga UMKM membutuhkan akses yang baik,” katanya