GKR HEMAS: Pemerintah Harus Tegas Soal BBM

Jakarta, (Antara) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Gusti Kanjeng Ratu Hemas (GKR Hemas) meminta pemerintah bersikap tegas dan segera memberi kepastian mengenai kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Pemerintah harus memberikan ketegasan dan kepastian terkait kebijakan BBM ini sehingga ada persiapan sebelum kenaikan harga BBM ini, dan pemerintah harus sudah mengantisipasinya," ujar GKR Hemas dijumpai seusai menghadiri Sidang Paripurna DPD di Kompleks Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa. Dia mengatakan jika subsidi pemerintah terkait BBM tidak jelas maka akan membebani daerah dalam mendistribusikan bahan bakar. "Saya kira ini menjadi pertimbangan pemerintah. Kalau saya kira memang harga BBM harus dinaikkan karena sudah tidak mungkin kita menghindar dari kenaikan harga BBM yang seharusnya sudah terjadi beberapa waktu lalu," ujar dia. Dia mengakui kenaikan BBM akan menjadi beban bagi masyarakat karena akan mendorong kenaikan harga bahan pangan. Namun dia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa menutupi beban fiskal. Lebih jauh dia mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, serta mencari kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi kepada masyarakat apabila kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi. Selasa ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menunggu kesiapan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat. "Harga BBM akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap," kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Selasa. Kepala Negara mengatakan pemerintah menginginkan ketika berlaku harga BBM subsidi yang baru maka kompensasi bagi masyarakat miskin dapat langsung disalurkan sehingga tidak ada jeda waktu. "Tidak boleh ada gap waktu, maka tergantung dana kompensasi, pemerintah sudah menyiapkan rencananya yang akan segera disampaikan kepada DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013," kata Presiden. Kepala Negara mengharapkan pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR dapat selesai pada Mei mendatang sehingga dana kompensasi sudah tersedia dan kenaikan harga BBM bersubsidi akan diberlakukan. "Pemerintah berharap agar pembahasan APBN-P ini bisa dipercepat, saya berharap kita bisa berkonsultasi, saya ingin bulan Mei ini pembahasan APBN-P ini selesai karena ada 'sense of urgency', termasuk kompensasi bagi mereka yang berhak,"katanya. Dalam sambutannya di depan seluruh peserta Musrenbangnas, Presiden mengatakan pengurangan subsidi bahan bakar harus dilakukan untuk mengurangi beban anggaran dan juga menjaga kesehatan fiskal. (*/sun)