GKR HEMAS: Tahun Politik Sensitif Sebut DPD

Yogyakarta, (Antara) - Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan pada tahun politik saat ini agak sentitif menyebut DPD karena partai-partai politik memiliki banyak DPD di daerah. "Oleh karena itu, saya menyebut lembaga tempat saya berada adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia," kata Gusti Kanjeng Ratu (G.K.R.) Hemas ketika beramah-tamah dengan wartawan dari peguyuban wartawan parlemen pada kegiatan "press gathering" di Kompleks Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, Yogyakarta, Sabtu. Pada kesempatan tersebut, G.K.R. Hemas mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah salah satu lembaga negara, sedangkan DPD dari partai politik adalah kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota. Secara prinsip, kata dia, DPD RI sangat berbeda dengan DPD partai politik, tetapi pada tahun politik saat ini menyebut kata DPD sudah agak sensitif. "Oleh karena itu, menyebut kata DPD RI harus jelas sehingga tidak salah tafsir," katanya. Pada kesempatan tersebut, salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Gunung Kidul. Menurut G.K.R. Hemas, Kabupaten Gunung Kidul dahulunya gersang, tetapi saat ini telah menjadi daerah wisata yang relatif cukup rindang dan infrastruktur jalan rayanya juga sudah bagus. "Silakan berkunjung ke sana. Gunung Kidul saat ini dikenal sebagai daerah wisata, bukan lagi daerah pengirim TKI (Tenaga Kerja Indonesia)," katanya. Puluhan wartawan dari paguyuban wartawan parlemen melakukan "press gathering" ke Yogyakarta dengan agenda, antara lain, diskusi berjudul "Legislasi Model Tripartit (DPR, Presiden, dan DPD)" pada hari Sabtu (27/4). Diskusi tersebut menghadirkan pembicara, antara lain, pakar hukum tata negara Universitas Gajahmada Yogyakarta Mohammad Fadjrul Falaakh, staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yigayakarta Hestu Cipto Handoyo, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi. (*/sun)