Gerakkan ekonomi rakyat, anggota DPR Andre Rosiade sarankan bansos COVID-19 dalam bentuk tunai

id COVID-19, Andre Rosiade, DPR, bantuan tunai

Gerakkan ekonomi rakyat, anggota DPR Andre Rosiade sarankan bansos COVID-19 dalam bentuk tunai

Tangkapan layar akun YouTube DPR RI saat anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta aturan larangan mudik tegas diterapkan Pemerintah dan jangan diubah-ubah saat rapat paripurna ke-14 DPR RI Masa Persidangan III di Jakarta, Selasa (5-5-2020). ANTARA/HO

Jakarta, (ANTARA) - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menyarankan agar mengubah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dari bantuan berbentuk sembako menjadi bantuan tunai.

"Bantuan tunai akan menggerakkan ekonomi rakyat," kata Andre dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Belajar dari krisis 1998 dan 2008 yang pernah dilalui oleh Indonesia, Andre mengatakan bahwa sektor UMKM dan aktivitas konsumsi masyarakat menjadi penyelamat ekonomi di tengah krisis.

Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat harus dilakukan, salah satunya dengan mengubah bantuan dalam bentuk sembako menjadi bantuan tunai.

"Dahulu saat krisis 1998, kita selamat karena sektor UMKM dan konsumsi domestik yang tinggi. Hal ini bisa juga kita lakukan untuk menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Adapun caranya dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata anggota Komisi VI DPR ini.

Dengan memberikan bantuan tunai, menurut Andre, akan tercipta multiplier effect. Bantuan tersebut akan dibelikan barang-barang konsumsi, seperti sembako di pasar, warung tetangga, atau UMKM.

"Bila pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk sembako, ekonomi hanya berputar di Bulog, pengusaha besar, atau pabrik-pabrik. Efek multiplier-nya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat kita. Akan tetapi, bila diberikan tunai kepada rakyat, UMKM kita bisa hidup," kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini.

Sejauh ini, kata dia, ada beragam bansos yang telah disiapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi, di antaranya program sembako (bantuan pangan nontunai) yang memakan anggaran Rp43,6 triliun dengan target sasaran 20 juta KPM dan indeks bantuan sebesar Rp200 ribu.

"Dana sebesar Rp43,6 triliun itu sangat besar bila diberikan langsung kepada masyarakat. Saya yakin UMKM kita bisa lebih tumbuh bila dana tersebut dicairkan tunai," kata Andre. (*)