Arosuka, (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok, Sumatera Barat melantik 70 anggota panitia pemilih kecamatan (PPK) yang akan bertugas dalam tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Solok 2020.
"Anggota PPK yang kami lantik 70 orang dari 14 kecamatan. Satu kecamatan akan ditugaskan lima orang PPK," kata Ketua KPU Kabupaten Solok Gadis di Arosuka, Sabtu.
Ia meminta agar anggota PPK dapat berkoordinasi dengan camat untuk menentukan dimana posko atau kantor PPK nantinya.
Gadis berharap PPK yang dilantik dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
"Seluruh PPK yang dilantik hari ini merupakan peserta yang tidak memiliki pekerjaan lain, jadi harus fokus dan bekerja sesuai aturan," ujarnya.
Menurutnya walaupun hanya ada dua pemilihan kepala daerah, tapi itu bukan berarti hal yang mudah. Setiap tahapan pemilu harus dikawal dan dilakukan sesuai aturan sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai peserta demokrasi.
"Mari kita awasi pemilihan kepala daerah ini. Jika ada penyelenggara kami yang tidak bekerja sesuai aturan silahkan dilaporkan," ujarnya.
Menurutnya penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari bantuan pemerintah daerah. Jadi, PPK pun harus bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan nagari sehingga pilkada dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Kabupaten Solok, Syahrial mengatakan PPK tetap harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan sehingga tahapan pilkada berlangsung lancar.
"PPK juga harus konsisten dengan pekerjaan, jangan tergiur iming-iming yang diberikan oknum-oknum tertentu yang ingin berbuat curang," sebutnya
Menurutnya, PPK harus menjaga profesionalitas, sebab tugas mengawal demokrasi harus dilakukan dengan tulus demi kepentingan rakyat banyak.
Perwakilan KPU Sumbar, Nova Indra mengatakan PPK harus memiliki kepercayaan publik. Sebab, mereka akan mengawal pemilihan kepala daerah yang akan memimpin daerah lima tahun ke depan.
"Sukses tidak suksesnya pilkada tergantung usaha teman-teman PPK, jangan sampai karena kepentingan sekelompok golongan, masa depan daerah ke depan menjadi tidak baik," sebutnya.
