Padang, (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi meminta Pemprov Sumbar untuk memperketat perizinan tambang di daerah tersebut dengan melakukan verifikasi langsung terhadap izin yang diberikan.
"Kita minta ada kebijakan strategis untuk memperketat persoalan izin tambang ini," kata dia di Padang, Jumat.
Ia mencontohkan untuk izin lingkungan, amdal kewenangannya berada di pemkab atau pemkot di daerah. Apabila pengusaha telah memiliki izin maka mereka mengajukan izin operasi kepada pemprov untuk minta izin operasi tambang
Dalam hal ini pemprov yang menerima usulan harus melakukan klarifikasi terhadap dokumen tersebut.
"Apa benar tidak ada rumah penduduk di lokasi tambang, apa benar luas tambang yang diajukan dan semacamnya," kata dia.
Pemprov harus melakukan verifikasi surat mulai dari RT, RW, Nagari, serta kelayakan amdal itu sendiri.
Menurut dia, dalam ranah ini banyak oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dari perizinan ini.
"Jika bermasalah akan memicu konflik sosial, belum lagi bencana yang dapat merugikan daerah," katanya.
Ia berharap jangan sampai untuk keuntungan yang sedikit, pemerintah dan masyarakat setempat memberikan wilayah mereka menjadi tambang yang dapat merusak lingkungan.
"Lahan ini akan kita wariskan kepada anak cucu nantinya dan harus ada pemikiran yang tepat untuk memberikan izin ini," katanya.
Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan hasil temuan mereka di lokasi tambang yang ada di daerah itu
Menurut dia, temuan ini akan menjadi prioritas untuk pembenahan ke depan untuk perizinan tambang di daerah tersebut.
"Kita akan undang akademisi, pihak terkait, Walhi, dan lainnya untuk melakukan kajian terhadap persoalan ini secara bersama nanti," kata dia.
DPRD Sumbar minta pemprov perketat perizinan tambang
Ketua DPRD Sumbar Supardi meninjau lokasi tambang di Kabupaten 50 Kota (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)
