Jakarta, (ANTARA) - Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyebut mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, hakim Albertina Ho, dan eks pimpinan KPK Taufiequerachman Ruki mempunyai rekam jejak baik.
Diketahui, tiga nama tersebut diusulkan menjadi calon anggota Dewan Pengawas KPK.
"Ya berterima kasih kalau beliau-beliau yang terpilih jadi anggota dewan pengawas di KPK mereka memiliki rekam jejak yang baik," ucap Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.
Syarif pun menyatakan bahwa lembaganya tak pernah mengusulkan nama-nama yang akan menjadi calon anggota Dewas KPK tersebut ke Presiden.
"Tidak ada surat yang dari KPK untuk mengusulkan beberapa nama," kata dia.
Namun, kata dia, jika tiga nama tersebut memang benar-benar diusulkan maka ia menyambut baik. "Kalau misalnya ada orang yang tiga tadi ya saya pikir itu nama-nama yang baik tetapi kan kami belum tahu yang lainnya," ujar Syarif.
Lima anggota anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang komisioner KPK 2019-2023 pada Jumat (20/12).
Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya. (*)
Berita Terkait
KPK sita rumah SYL di Makassar
Jumat, 17 Mei 2024 15:43 Wib
Sekjen DPR jalani pemeriksaan di KPK
Rabu, 15 Mei 2024 17:15 Wib
Penyanyi Nayunda Nabila penuhi panggilan KPK
Selasa, 14 Mei 2024 12:02 Wib
KPK periksa Dirut Taspen Antonius Kosasih soal investasi Rp1 triilun
Rabu, 8 Mei 2024 12:40 Wib
KPK periksa Dirut PT Taspen Antonius Kosasih
Selasa, 7 Mei 2024 11:38 Wib
KPK: Pencegahan korupsi untuk hindarkan keuangan negara dari kerugian
Selasa, 30 April 2024 18:07 Wib
KPK tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 5:28 Wib
Gubernur: Korupsi berdampak buruk pada kualitas penyelenggaraan negara
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib