Lubuksikaping (ANTARA) - Sebanyak 8 nagari (desa) di Kabupaten Pasaman, dianugerahi sebagai nagari berpredikat Desa Sadar Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Adapun kedelapan nagari itu, adalah Nagari Alahan Mati, Nagari Sundatar, Nagari Aia Manggih, Nagari Jambak, Nagari Lansekkadok, Nagari Cubadak, Nagari Muara Tais dan Nagari Silayang, kata wakil Bupati Pasaman, Atos Pratamadi Lubuksikaping, Selasa.
Wabup mengapresiasi pencapaian delapan nagari di daerah itu. Menurutnya, tidak mudah mendapatkan predikat Desa Sadar Hukum. Butuh perjuangan, komitmen dan kerja keras dari semua pihak di nagari.
"Torehan ini adalah prestasi yang menggemberikan kita semua. Delapan nagari di Pasaman meraih predikat sebagai Desa Sadar Hukum dari Kemenkumham. Ini harus terus dipertahankan," katanya.
Dari informasi yang ia peroleh. Kemenkumham, dalam memberikan predikat itu tidaklah mudah. Ada beberapa penilaian yang dilakukan sebelum nagari itu ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Diantaranya, akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan dan demokrasi serta regulasi.
"Jika nagari dimaksud mampu memenuhi empat hal ini. Maka nagari tersebut baru bisa dikatakan sebagai nagari yang sadar hukum," kata Atos.
Tingkat kesadaran hukum masyarakat di delapan nagari itu terbilang sangat tinggi. Itu tidak terlepas dari upaya adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum.
"Dan, harapan saya keberadaan kelompok Kadarkum ini tetap berlanjut dan terus dibina," katanya.
Berita Terkait
KPU ungkap delapan kuasa hukum untuk PHPU Pileg 2024
Jumat, 26 April 2024 19:04 Wib
MK: KPU tak ubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Kasus korupsi menyasar sektor pendidikan di Sumbar, ini kata Praktisi Hukum
Selasa, 2 April 2024 14:37 Wib
Arah Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Sengketa Pemilu
Senin, 1 April 2024 15:31 Wib
Kemenkumham Sumbar siapkan lima desa sadar hukum di Pasaman Barat
Minggu, 31 Maret 2024 4:08 Wib
Kemenkumham Sumbar lakukan pendampingan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di Lima Puluh Kota
Minggu, 31 Maret 2024 4:06 Wib
Kemenkumham Sumbar fasilitasi harmonisasi sembilan produk hukum daerah
Kamis, 28 Maret 2024 7:15 Wib
Sengketa pilpres dan optimisme MK meraih kepercayaan publik
Selasa, 26 Maret 2024 18:41 Wib