Padang, (ANTARA) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang akan bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol untuk mencegah maraknya perceraian di kalangan PNS di jajaran pemerintah kota.
"Rata-rata dalam setahun sekitar 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan izin perceraian ke BKPSDM dan kami akan bekerja sama dengan bagian terkait di UIN untuk penguatan rumah tangga," kata Kepala BKPSDM Padang Habibul Fuadi di Padang, Jumat (30/8).
Menurut dia, ketika ada PNS yang mengajukan izin perceraian pihaknya tidak akan langsung mengabulkan dan menyarankan untuk dilakukan mediasi.
"Bahkan ada anak dari pasangan PNS yang akan bercerai kami hadirkan untuk mediasi," kata dia.
Ia mengemukakan berdasarkan tren yang ada PNS perempuan lebih banyak mengajukan gugat cerai kepada suami dan lebih banyak berlatar guru.
"Penyebabnya bukan karena sertifikasi atau persoalan ekonomi, lebih karena ketidakcocokan," katanya.
Ia memaparkan pengajuan cerai didominasi oleh PNS yang sudah mapan dan lama berkarir dengan usia rata-rata 35 tahun ke atas.
Jika PNS yang mengajukan cerai adalah pria maka biasanya harus menandatangani kesepakatan sepertiga gaji untuk istri dan sepertiga lagi untuk anak.
"Untuk eksekusi biasanya langsung berkoordinasi dengan bendahara gaji instansi setempat sehingga langsung bisa direalisasikan," katanya.
Pada sisi lain ada beberapa permohonan cerai yang bisa langsung diakomodasi misalnya karena pasangan di penjara lebih dari lima tahun atau tidak ada kabar hingga dua tahun.
Habibul mengaku punya pengalaman unik dalam menangani persoalan perceraian di kalangan PNS di Padang.
"Ada juga yang bertanya kenapa proses izin lama sekali, sampai ada yang menekan saya, usut punya usut ternyata sudah ada yang menanti setelah bercerai untuk menikah lagi," katanya.
Guru perempuan dominasi perceraian kalangan PNS di Padang
Kepala BKPSDM Padang Habibul Fuadi (Antara/Ikhwan Wahyudi)
Penyebabnya bukan karena sertifikasi atau persoalan ekonomi, lebih karena ketidakcocokan
