Padang, (ANTARA) - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengesahkan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di provinsi itu dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (8/5).
Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim di Padang, Rabu mengatakan regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendidikan di provinsi ini dan mampu menampung segala kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Ia mengatakan perda ini telah dibahas secara mendalam oleh Komisi V DPRD Sumbar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dia mengatakan perda ini memiliki sejumlah muatan strategis yang akan diterapkan pada dunia pendidikan Sumbar diantaranya melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dunia pendidikan, berkomitmen dengan seluruh kegiatan.
Ia menilai penyelenggaraan pendidikan perlu melibatkan peran aktif masyarakat karena semakin banyak yang memperhatikan maka tercipta iklim pendidikan yang partisipatif , berkeadilan dan efektif.
Perda ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemerataan pendidikan di daerah serta meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di daerah dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
Sementara itu Ketua tim Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Aristo Munandar mengatakan, diusulkannya ranperda ini untuk menindaklanjuti peralihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi yang mulai diberlakukan tahun 2017 lalu.
Menurut dia dengan adanya Perda tentang Penyelengggaraan Pendidikan diharapkan pengelolaan pendidikan menjadi kewenangan provinsi bisa berjalan dengan baik.
“Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh tim ada beberapa usulan yang ditampung melalui ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini seperti pemenuhan sarana prasarana pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kemampuan SDM pengajar,” kata dia
DPRD bersama Pemprov Sumbar sahkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan
Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menandatangi pengesahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Padang, Rabu (8/5) (Istimewa)
