Bupati Ajak Keluarga Penerima Bijaksana Gunakan dana PKH

Painan, (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni mengajak keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di empat kecamatan pada daerah setempat bijaksana menggunakan bantuan yang diterima.

"Uang yang diterima jangan digunakan untuk membeli telepon genggam baru, jangan buat bayar angsuran kendaraan dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya," kata dia ketika memberikan arahan ke keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Sutera, Sabtu.

Selain di Kecamatan Sutera, arahan yang sama juga disampaikan di Kecamatan Batang Kapas, Lengayang dan IV Jurai.

Ia menambahkan program PKH hanya dinikmati jika keluarga penerima manfaat memiliki kriteria yang ditetapkan seperti terdapat ibu hamil, balita, anak yang duduk di bangku sekolah dasar, SMP, SMA, lansia dan disabilitas.

"Kriteria tersebut merupakan hal mutlak, jika tidak memiliki salah satunya maka keluarga penerima manfaat tidak bisa menerima kucuran anggaran PKH. Makanya jika ada ibu hamil gunakan uangnya untuk mencukupi gizi dan calon bayinya, begitu juga jika ada anak yang duduk di bangku sekolah gunakan untuk menunjang pendidikannya," katanya lagi.

Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Pesisir Selatan, Pengki Satriawan yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan khusus di Kecamatan Batang Kapas terdapat 819 keluarga penerima manfaat dengan anggaran yang dikucurkan mencapai Rp735 juta.

Sementara di Kecamatan Sutera terdapat 1.754 keluarga penerima manfaat dan dikucurkan anggaran Rp1,4 miliar, di Kecamatan Lengayang terdapat 2.082 keluarga penerima manfaat dikucurkan anggaran Rp1,7 miliar.

Selanjutnya di Kecamatan IV Jurai terdapat 1.241 keluarga penerima manfaat dan dikucurkan anggaran sebanyak 1,06 miliar.

Ia menyebutkan sebelumnya bantuan PKH tahap dua telah lebih dulu disalurkan ke 1.768 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan total anggaran mencapai Rp1,5 miliar.

Pada 2019 alokasi anggaran PKH di daerah setempat naik menjadi Rp60 miliar sementara 2018 hanya Rp28,5 miliar, sementara jumlah keluarga penerima manfaat menyusut dari tahun lalu berjumlah 16.318 dan tahun ini menjadi 15.905.