Simpang Empat, (Antaranews Sumbar) - Mahalnya biaya politik pada Pemilihan Umum 2019 membuat sejumlah calon legislatif menggunakan cara lain untuk menggaet suara pemilih nantinya.
"Kita akui biaya politik itu mahal. Namun saya tidak tertarik dan tidak ada biaya menggunakan cara meraup suara dengan uang nantinya," kata salah seorang Calon Legislatif DPRD Pasaman Barat dari Partai Gerindara, Dodi Ifanda di Simpang Empat, Selasa.
Ia mengatakan secara aturan main uang atau money politik jelas melanggar. Bahkan merusak sendi-sendi demokrasi bangsa.
"Jelas politik uang ini yang akan menghancurkan demokrasi. Jika suara dibeli maka itulah potensi akan terjadi korupsi," katanya.
Menurutnya sebagai antisipasi politik uang, ia akan menggunakan strategi lain dengan mendatangi rumah warga dan berdialog langsung dengan pemilih.
"Cara ini tentu lebih efektif dalam menyampaian program yang akan dibuat. Berdialog dengan warga merupakan cara edukasi yang baik agar menolak politik uang," ujarnya.
Ia menyebutkan sudah saatnya masyarakat tidak tergoda dengan bujukan uang. Sebab, jika terpilih nantinya akan berpotensi terjadinya korupsi.
"Tentu caleg yang uangnya habis saat pemilihan akan berupaya membalikkan uangnya kembali. Artinya jalan satu-satunya tentu korupsi," tegasnya.
Untuk itu, ia mengajak para calon legislatif untuk bertanding program atau visi misi. Jangan politik uang.
"Mari berkompetisi program. Mari adu visi misi. Katakan tidak pada politik uang," kata caleg yang sehari-hari bekerja sebagai penjual kerupuk jengkol ini.
Ia menambahkan selain menemui warga dan berdialog, ia juga memakai media sosial sebagai alat yang efektif untuk kampanye bagi kelompok milenial.
"Media sosial merupakan wahana yang legal untuk digunakan untuk kampanye. Mari sampaian visi misi dengan sopan dan tidak menjelekkan calon lain," katanya.
Sementara itu Komisioner KPU Pasaman Barat, Misdarliah menegaskan politik uang dilarang dalam Pemilu.
"Kepada calon legislatif dan tim sukses dilarang beli suara pemilih. Mari beradu program," ujarnya.
Menurutnya sebagai antisipasi money politik, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jangan menerima calon yang membujuk dengan uang.
"Melalui relawan demokrasi maka sosialisasi dan edukasi akan terus kita lakukan. Kepada masyarakat jangan terbujuk dan kepada caleg agar jangan coba-coba money politik karena melanggar aturan," tegasnya. (*)
Berita Terkait
Eks pejabat Kementan akui serahkan uang Rp850 juta dari SYL ke Partai NasDem
Rabu, 24 April 2024 20:17 Wib
Pemerintah daerah antisipasi penggunaan mata uang asing di Mentawai
Selasa, 23 April 2024 12:49 Wib
Bank Indonesia jangkau daerah 3T untuk edarkan uang baru
Selasa, 23 April 2024 10:53 Wib
Perputaran uang selama Festival Rakyat Muaro capai Rp6,1 miliar
Senin, 22 April 2024 16:12 Wib
Disparpora Agam prediksi Rp4,54 miliar perputaran uang selama libur Idul Fitri
Minggu, 21 April 2024 11:45 Wib
Perputaran uang di Pantai Tiku Agam Rp200 juta per hari selama libur Idul Fitri
Jumat, 19 April 2024 16:43 Wib
Bank Nagari Simpang Empat Pasaman Barat pastikan ketersediaan uang di ATM selama libur lebaran
Jumat, 5 April 2024 12:31 Wib
Kejagung tetapkan suami Sandra Dewi jadi tersangka pencucian uang
Jumat, 5 April 2024 9:15 Wib