Parit Malintang, (Antaranews Sumbar ) - Sejumlah instansi dan organisasi yang berasal dari berbagai latar belakang profesi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mendeklarasikan netralitasnya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Adapun instansi dan organisasi tersebut yaitu Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, Persatuan Guru Republik Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, wartawan, camat, dan wali nagari yang ada di Padang Pariaman.
"Ini adalah langkah untuk menekan adanya pihak non-politik di Padang Pariaman melanggar aturan Pemilu yang ada," kata dia Anggota Bawaslu Sumbar, Vitner saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 yang diselenggarakan Bawaslu Padang Pariaman, di Pariaman, Sabtu.
Ia mengatakan Bawaslu tidak ingin pihak-pihak tersebut tersandung dengan hukum karena telah melanggar peraturan.
"Seperti yang terjadi pada kepala desa di Kota Pariaman," ujarnya.
Ia mengatakan ke depan pihaknya tidak ingin pihak-pihak tersebut dihadapkan dengan hukum karena tidak mengerti dan memahami aturan.
"Oleh karena itu kami berikan sosialisasi yang ditutup dengan penandatanganan untuk mendeklarasikan diri netral dari politik," kata dia.
Ia menyampaikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) diperbolehkan menghadiri kampanye yang diselenggarakan oleh peserta Pemilu guna mengetahui visi dan misi calon.
"Namun ASN dilarang ikut berkampanye dan memakai atribut partai," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Anton Ishaq mengatakan pihaknya akan terus menyosialisasikan terkait netralitas penyelenggara negara melalui berbagai cara.
Bahkan, lanjutnya meskipun sekarang pihaknya kekurangan anggaran namun Bawaslu tetap menyosialisaikannya dengan memanfaatkan acara yang diselenggarakan oleh sejumlah pihak untuk sosialisasi netralitas Pemilu 2019.
"Bahkan beberapa waktu lalu kami memanfaatkan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menyosialisaikan netralitas ASN kepada penyelenggara negara di Padang Pariaman," katanya.
Ia meminta sejumlah pihak di daerah itu untuk membantu pihaknya dalam mengawasi Pemilu 2019 dari pelanggaran pihak-pihak tertentu.
"Data pelapor akan kami rahasiakan," tegasnya.*
Berita Terkait
Anies minta pakar hukum TN kaji pernyataan Presiden terkait netralitas
Kamis, 25 Januari 2024 15:33 Wib
IPPMI tegaskan kepala dan perangkat desa wajib netral dalam pemilu
Senin, 27 November 2023 10:40 Wib
Polres Pasaman Barat tekankan komitmen bersikap netral pada Pemilu 2024
Rabu, 15 November 2023 18:19 Wib
Bawaslu Pasaman Barat imbau perangkat desa tidak terlibat politik
Kamis, 28 September 2023 14:50 Wib
Bupati ingatkan pegawai pemerintah non PNS bersikap netral jelang pemilu 2024
Sabtu, 24 Juni 2023 15:49 Wib
Komnas HAM: Pemerintah harus netral sikapi warga beda jadwal Shalat Id
Kamis, 20 April 2023 14:01 Wib
Kapolda Sumbar tekankan anggota Polri netral selama tahapan Pemilu
Kamis, 9 Maret 2023 19:21 Wib
PLN akan bangun pembangkit energi bersih 10,6 gigawatt hingga 2025
Minggu, 5 Desember 2021 11:33 Wib