Melalui Kotaku, Kemenpupera bantu enam desa/kelurahan di Pariaman

id Kemenpupera,Bantuan Desa Investasi,Kota Tanpa Kumuh

Melalui Kotaku, Kemenpupera bantu enam desa/kelurahan di Pariaman

Wakil Wali Kota Pariaman Genius Umar (kanan) menerima secara simbolis bantuan dari Kementerian PUPR program Kotaku. (ANTARA SUMBAR/Humas Pemkot Pariaman)

Pariaman, (Antaranews Sumbar) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) membantu enam desa dan kelurahan di Kota Pariaman, Sumatera Barat, melalui Bantuan Desa Investasi (BDI) program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2018 sebesar Rp4,2 miliar.

"Total dana itu diberikan bervariasi untuk masing-masing desa dan kelurahan," kata Wakil Wali Kota Pariaman, Genius Umar di Pariaman, Jumat.

Ia merinci Desa Marunggi memperoleh bantuan sebesar Rp1,3 miliar dan Desa Taluak Rp900 juta. Kemudian, Kelurahan Ujung Batung, Karan Aur, Lohong dan Desa Naras I masing-masing mendapat bantuan Rp500 juta.

Ia mengatakan bantuan dana tersebut diperuntukkan untuk melakukan penanganan komprehensif serta terintegritas pada kawasan kumuh ringan dan sedang.

Hal itu juga sejalan dengan Keputusan Wali Kota Pariaman nomor 444/050/2014 terkait upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh yang luasnya mencapai 109,41 hektare dan tersebar di 14 desa serta kelurahan setempat.

"Setiap desa atau kelurahan masih membutuhkan penanganan dan kami berupaya mengatasinya secara bertahap," kata dia.

Untuk kasus di Kota Pariaman, ujarnya indikator dominan terkait gejala kekumuhan ialah beberapa karakteristik fisik yang kondisi sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat.

Hal itu meliputi drainase lingkungan, penyediaan air bersih atau air minum, pengelolaan sampah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik.

Sementara itu salah seorang konsultan dari Kementerian PUPR manajemen wilayah Sumbar, Muhammad Bajang Ahmadi mengatakan penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang relatif komplek bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Karena, katanya ketersediaan hunian dengan lingkungan layak merupakan hak dasar yang pemenuhannya harus dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh kementerian terkait pada 2016, masih terdapat 35.291 hektare permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman, Rismen mengatakan bahwa Kota Pariaman sebelumnya sudah menerima dana BDI program Kotaku sebanyak Rp3 Miliar pada 2017.

"Tahun ini meningkat menjadi Rp4,2

miliar," ujar dia,

Berdasarkan hasil penghitungan pengurangan dan penanganan luasan permukiman kumuh perkotaan pada 2017 sebesar 13,74 persen, maka penanganan pada 2018 akan mencapai 73 persen dari 109,41 hektare kawasan kumuh, kata dia.

"Sisanya akan diselesaikan pada 2019," kata dia. ***4***