Pemkab anggarkan pembangunan pelabuhan pada APD Perubahan

Painan, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bakal menganggarkan pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan di daerah setempat, khususnya dalam hal pembebasan lahan melalui ABPD perubahan 2018.

"Guna pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan pemerintah pusat meminta agar daerah membebaskan tanah di lokasi seluas 12 hektare dan ganti rugi itu akan dianggarkan melalui ABPD perubahan," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan setempat, Mukhridal di Painan, Minggu.

Kendati demikian tambahnya, pihaknya belum mengetahui berapa besaran ganti rugi yang akan dikucurkan karena tim pengukur belum dibentuk.

Tim tersebut selain diisi oleh pegawai dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan setempat, juga akan ada pegawai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten.

"Dalam waktu dekat tim akan dibentuk dan bekerja sehingga diketahui berapa biaya pembebasannya," katanya lagi.

Lahan seluas 12 hektare tersebut, lanjutnya, akan dijadikan sebagai lokasi perparkiran, perkantoran serta pendirian sarana dan prasarana lainnya yang akan mendukung operasional pelabuhan.

Menurutnya, dengan adanya pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan maka akan membawa dampak positif terhadap pengembangan kabupaten setempat, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah hingga terbukanya kesempatan bekerja.

Bahkan lebih dari itu, ruas jalan nasional Painan-Padang juga akan lebih terjaga karena truk-truk pengangkut minyak kelapa sawit ataupun barang lainnya tidak lagi mesti ke Pelabuhan Teluk Bayur namun bisa memanfaatkan keberadaan Pelabuhan Panasahan.

Ia menyebutkan minimal seribuan orang akan merasakan dampak positif jika pelabuhan dioperasikan secara maksimal mulai dari tukang parkir, pedagang kaki lima hingga terbukanya peluang bekerja sebagai pegawai pelabuhan.

"Kami akan memaksimalkan kesempatan ini sehingga pengembangan pelabuhan benar-benar terwujud," ungkapnya (*)