Kunjungan Komisi IX DPR embarkasi Padang, 60 persen jamaah berstatus risiko tinggi

Padang, (Antaranews Sumbar) - Rombongan Komisi IX DPR meninjau pelayanan haji di Embarkasi Padang, Sumatera Barat dengan menggelar kunjungan kerja spesifik ke Asrama Haji Tabing pada Selasa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena mengatakan pihaknya ingin melihat secara langsung pelayanan haji di Embarkasi Padang khususnya di bidang kesehatan.

Ia menyampaikan saat ini jumlah jamaah haji saat ini lebih dari 60 persen berstatus risiko tinggi. "Kami ingin memastikan apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai aturan," katanya.

Ermalena menyampaikan pihaknya berharap tahun ini jamaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan prima dimulai dengan persiapan pemberangkatan yang baik.

Ia juga berharap seluruh jamaah haji terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat agar kalau ada masalah yang berhubungan dengan kesehatan bisa ditangani.

Sementara Kepala Kementerian Agama wilayah Sumbar Hendri menyampaikan pada tahun ini pihaknya menyiapkan 10 inovasi pelayanan agar jamaah haji lebih nyaman.

Pertama sistem keimigrasian yang lebih cepat, pemakaian QR kode pada gelang jamaah, sistem sewa akomodasi satu musim penuh untuk penginapan.

Kemudian penggunaan juru masak Indonesia, penambahan katering Mekkah, penandaan khusus pada paspor , koper serta tas kabin, pengalihan porsi bagi ahli waris, , pencetakan visa oleh Kemenag, penempatan satu konsultan per kloter dan pembentukan tim layanan kesehatan pada puncak ibadah haji.

Hendri menyebutkan total calon jamaah haji yang berangkat melalui embarkasi Padang pada 2018 berjumlah 6.367 terdiri atas 17 kelompok terbang.

"Dari 6.367 orang tersebut sebanyak 4.646 orang berasal dari Sumbar dan 1.641 orang Bengkulu serta didampingi 80 petugas haji," kata dia.

Selain berdiskusi soal pelayanan haji rombongan Komisi IX berkesempatan meninjau langsung klinik kesehatan yang ada di Asrama Haji Tabing .

Tiba di Asrama Haji rombongan yang berjumlah 18 orang diterima Kanwil Kementerian Agama Sumbar Hendri, Staf Ahli Gubernur Sumbar Rosman Effendi, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday dan pemangku kepentingan lainnya. (*)