Padang, (Antaranews Sumbar) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat pada Maret 2018 yang diukur melalui gini ratio relatif kecil hanya sebesar 0,321.
"Pada Maret 2018 tercatat gini ratio di perkotaan 0,338 atau naik 0,028 poin dibandingkan September 2017," kata Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang, Kamis.
Sementara, lanjut dia, gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 mencapai 0,280 atau turun 0,007 poin dibandingkan September 2017.
Ia menyampaikan pada Maret 2018 distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 21,06 persen.
"Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," ujarnya.
Ia merinci di daerah perkotaan distribusi pengeluaran di perkotaan 19,99 persen dan perdesaan 23 persen.
Dengan demikian di perkotaan maupun perdesaan Sumbar masuk dalam kategori tingkat ketimpangan pengeluaran rendah, ujarnya.
Sukardi mengungkapkan beberapa faktor yang memperngaruhi ketimpangan pengeluaran di Sumbar yaitu kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk sebesar 4,50 persen.
Persentase kenaikan terbesar berada di kelompok 20 persen teratas sebesar 6,86 persen, sedangkan di kelompok 40 persen menengah sebesar 3,16 persen dan kelompok 40 persen terbawah 2,57 persen.
Ia menjelaskan gini ratio merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan yang menunjukan ketimpangan dihitung berdasarkan kelas pendapatan.
"Nilai gini ratio berkisar 0 dan 1 , ketika semakin mendekati satu maka ketimpangan kian tinggi," ujarnya.
Selain menggunakan gini ratio metode lain yang digunakan adalah persentase pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah atau disebut ukuran Bank Dunia, kata dia.
Ia memaparkan menurut ukuran Bank Dunia ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi jika persentase pengeluaran penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen.
Lalu ketimpangan sedang jika angkanya berkisar 12-17 persen dan ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. (*)
Data BPS menyebutkan ketimpangan pengeluaran penduduk Sumbar relatif kecil
Kepala BPS Sumbar Sukardi (Antara Sumbar/Ikhwan Wahyudi)
