Muzani nilai sikap Yudi Latif mundur dari BPIP tunjukkan budaya baru

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai langkah Yudi Latif yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan budaya baru dalam tradisi pejabat publik di Indonesia karena apa yang dilakukannya bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.

"Apa yang dilakukan Yudi memberikan budaya baru dalam tradisi pejabat publik kita meskipun apa yang disangkakan publik selama ini masih menjadi perdebatan," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia menilai apa yang dilakukan Yudi adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang selama ini menjadi perbincangan khususnya mengenai polemik gaji Dewan Pengarah BPIP.

Menurut dia, Yudi telah mengambil tindakan sportif dan menunjukkan tindakan baru di birokrasi pejabat publik Indonesia dan budaya itu harus dilanggengkan sebagai cara kita menanggapi respons publik selama ini.

"Sebenarnya keberadaan BPIP itu adalah bagian lain yang ditangani oleh MPR selama ini. Jadi karena daya jangkau MPR itu lebih banyak kepada masyarakat, BPIP itu menangani bidang-bidang, lembaga pemerintah karena MPR dengan anggota DPR-nya itu melakukan sosialisasi 4 pilar selama ini sudah cukup bagus di masyarakat," ujarnya.

Muzani juga mengomentari terkait wacana evaluasi keberadaan BPIP, yang terpenting adalah evaluasi pembagian wilayah antara kerja yang ditangani MPR dan BPIP.

Namun menurut dia, salah satu keluhannya selama ini ideologi negara tidak ada lembaga yang mengurusinya.

"Dan BPIP sebenarnya yang mengurusi yang bertanggung jawab serta membina," katanya.

Sebelumnya, Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya "Yudi Latif Dua", Jumat (8/6).

Melalui pesan pengunduran diri yang diberi judul "Terima kasih, mohon pamit", Yudi awalnya menjabarkan kerja-kerja selama setahun terbentuknya BPIP, yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian ia menjabarkan sejumlah kendala yang dihadapi antara lain, anggaran yang lambat turun, tidak adanya kewenangan eksekusi langsung ketika BPIP masih bernama UKP-PIP, keterbatasan kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga, hingga belum diterimanya hak keuangan oleh seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana selama setahun bekerja.

Pada bagian akhir ia menutup pesannya dengan niat mengundurkan diri karena merasa dibutuhkan kepemimpinan baru pada tubuh UKP-PIP yang telah bertransformasi menjadi BPIP. (*)