Bupati Pasaman Barat kukuhkan 48 Pj wali nagari

Simpang Empat, (Antaranews Sumbar) - Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Syahiran mengukuhkan 48 penjabat wali nagari (kepala desa) di auditorium kantor bupati setempat, Senin (4/6).

Pengukuhan tersebut setelah surat keputusan Pj wali nagari sebelumnya berakhir.

Menurut Bupati Pasaman Barat, Syahiran dalam beberapa tahun terakhir pihaknya fokus untuk melakukan penataan nagari. Dari 19 nagari induk akan dijadikan 91 nagari dengan 72 nagari persiapan.

Ia mengatakan semua tahap demi tahap menuju nagari defenitif sudah dilalui. Seperti tapal batas nagari, perangkat nagari persiapan hingga Peraturan Daerah Nagari.

Ia menyebutkan Pasaman Barat menjadikan penataan nagari sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan.

Karena, penataan nagari salah satu bentuk pembangunan hingga ke daerah tertinggal.

"Pj wali nagari persiapan yang diambil dari ASN memang sesuai dengan aturan. SK Pj wali nagari ada yang sudah berakhir, karena ada yang pensiun dan ada yang meninggal dunia," ujarnya.

Selain itu ada yang diperpanjang dengan SK bupati nomor 188.45/292/BUP-PASBAR/2028 tentang perpanjangan masa jabatan penjabat walinagari persiapan di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat

Ia menambahkan, kepada Pj wali nagari diharapkan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat nagari persiapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya minta jangan ada kelompok-kelompok di Pj wali nagari ini. Mari kita berbuat untuk mencapai dan menjadikan 72 nagari persiapan ini menjadi nagari defenitif. Harapan kita 2019 nagari defenitif akan bertambah dari 19 menjadi 92 nagari defenitif," harapnya.

Ia menegaskan tugas Pj wali nagari setelah melewati tapal batas, pembentukan titik koordinat, perangkat nagari, serta administrasi dari pemerintah pusat mempersiapkan pemilihan walinagari ke depan.

"Setelah semuanya lengkap Pj walinagari juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan pemilihan walinagari pertama setelah defenitif nantinya," tegasnya. (*)