Ciptakan pemerintahan bersih dan efisiensi, Solok Selatan terapkan belanja APBD non tunai

id transaksi non tunai

Ciptakan pemerintahan bersih dan efisiensi, Solok Selatan terapkan belanja APBD non tunai

Sekda Solok Selatan Yulian Efi (tengah) didampingi Kepala BPKD Irwanesa (kiri) Kepala Nakertrans Basrial (kanan) foto bersama dengan Kepala Divisi SP PUR Layanan dan Administrasi BI Rihando (dua kiri). (Antara Sumbar/Erik IA)

Setoran PAD sudah dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai
Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah menerapkan pembayaran non tunai dalam belanja APBD sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisiensi.

"Sistem pembayaran non tunai ini telah dilaksanakan sejak 2 Januari 2018 bekerja sama dengan bank kas daerah," kata Sekretaris Daerah Solok Selatan, Yulian Efi di sela acara sosialisasi pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumbar di Padang Aro, Jumat.

Ia mengatakan implementasi transaksi non tunai ini juga sudah disampaikan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria kepada pihak Kementerian Dalam Negeri pada 20 September 2017.

Termasuk transaksi non tunai untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah dilaksanakan dan berjalan baik.

"Setoran PAD sudah dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai," katanya.

Dimana pendapatan yang diterapkan secara non tunai yakni pendapatan lebih dari Rp1 juta.

Selain itu transaksi belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga juga sudah diterapkan.

Sementara untuk transaksi belanja langsung yang sudah non tunai meliputi honorarium ASN dan Non ASN, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, makanan dan minuman, alat tulis kantor serta belanja peralatan atau perlengkapan pakai pabis.

Penerapan non tunai dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1867/ SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah.

Sementara Kepala Divisi SP PUR Layanan dan Administrasi Bank Indonesia, Rihando mengatakan pihaknya secara berkelanjutan terus memberikan sosialisasi tentang penerapan non tunai baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Dia mengatakan upaya percepatan yang bisa dilakukan untuk program non tunai adalah komunikasi agar mampu membentuk persepsi positif pada masyarakat terhadap instrumen non tunai yang selanjutnya merubah preferensi dalam bertransaksi.

Selanjutnya sasaran pengguna non tunai seperti pengguna telepon selular dengan kartu prabayar, mahasiswa, pelajar, masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, dan pengguna moda transportasi massal.

"Yang terpenting pesan komunikasi yang disampaikan ada faktor keamanan, kemudahan dan efisiensi," ujarnya. (*)