Pesisir Selatan layak gelar kejuaraan voli pantai Asia Tenggara

Painan, (Antaranews Sumbar) - Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat laik menggelar kejuaraan voli pantai Asia Tenggara karena telah menggelar sirkuit voli pantai nasional open untuk yang keenam kalinya, kata Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI), I Made Sudarma.

"Bahkan tim yang mengikuti kejuaraan itu lebih banyak jika dibandingkan dengan tim di daerah lain yang juga menggelar kegiatan serupa, dan itu menurutnya tidak terlepas dari keseriusan panitia pelaksana," katanya di Painan, Kamis.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Sirkuit Voli Pantai Nasional Open Seri II yang dilaksanakan di Stadion Mini Rangeh Gadang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis.

Selain itu, ia juga menilai panitia pelaksana juga serius dalam menyiapkan lokasi kejuaraan mulai dari lapangan bertanding serta sarana dan prasarana pendukung.

"Kami tidak melihat adanya lapak-lapak liar dan kondisi disini cukup tertib dan nyaman, ini bukti bahwa Pesisir Selatan laik menggelar kejuaraan Voli Pantai Asia-Tenggara," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati setempat, Hendrajoni menyebutkan bahwa pihaknya sudah memiliki rencana untuk menggelar kejuaraan Voli Pantai Asia-Tenggara dan dengan sokongan dari PP PBVSI ia yakin hal itu akan terlaksana.

Bahkan ujarnya, pihaknya telah menyiapkan Pulau Kapo-Kapo yang berada di daerah setempat sebagai lokasi pelaksanaannya.

Penunjukan Pulau Kapo-Kapo dimaksud selain karena pulaunya yang indah, jaraknya juga jauh dari pemukiman warga sehingga kegiatan tersebut tidak meresahkan.

"Sehebat apapun dampak sebuah kegiatan namun adat istiadat dan budaya tetap diperhatikan untuk itu kejuaraan Voli Pantai Asia-Tenggara rencananya digelar di Pulau Kapo-Kapo," katanya lagi.

Sirkuit Voli Pantai Nasional Open Seri II dilaksanakan pada 26-29 April 2018 yang diikuti 62 tim yang berasal dari sembilan provinsi dan sebelas kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Pembukaan kegiatan itu selain dihadiri PP PBVSI, juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat serta perwakilan pejabat BUMN dan tokoh masyarakat setempat.