Ke Yogyakarta, ini yang dilakukan wartawan Solok

Yogyakarta, (Antaranews Sumbar) - Wartawan yang bertugas di Kota Solok, Sumatera Barat menggelar fokus diskusi grup dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta untuk menambah dan memperluas pengetahuan wartawan.

Asisten II Bidang Administrasi Umum, Yul Abrar di Yogyakarta, Kamis mengatakan observasi lapangan dan fokus diskusi grup dengan PWI Yogyakarta untuk mengingatkan dan menyesuaikan kembali pengetahuan sesama wartawan karena cepatnya perubahan teknologi.

Ia mengatakan untuk mengimbangi cepatnya informasi berkembang diperlukan penambahan wawasan dan berbagi informasi dengan daerah lainnya.

Media cetak dan online harus memiliki karakteristik untuk tetap bertahan. Kalau online berpacu dengan waktu, media cetak harus berpacu dengan kedalaman informasi.

"Pers menjadi solusi bagi masyarakat. Kecepatan media online dapat meninggalkan media cetak. Jika tidak ada kedalaman makna dan solusi dibanding berita cetak," katanya.

Jadi, Observasi lapangan dan fokus diskusi grup dengan PWI ini harus ada perkembangan dan ilmu bagi jurnalis dalam menulis berita sehingga bisa bersaing dengan media lain untuk kemajuan Kota Solok.

Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Sihono di kantor PWI Yogyakarta mengatakan pers harus senantiasa sensitif, kritis dan solutif.

"Pers hendaknya bisa peka terhadap persoalan, kritis dalam menganalisis masalah, dan tepat memberikan jalan keluar," ujarnya.

Maka pers harus dikelola oleh orang-orang memiliki hati, pikiran dan tangan yang baik.

Wartawan minimal harus peka terhadap persoalan diri sendiri dan bekerja dengan profesional.

Ia menyampaikan kondisi pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Masih jauh dari sikap sensitif, kritis, dan solutif.

Pers di Indonesia masih dikelola oleh orang-orang yang belum mempunyai etika.

"Beberapa permasalahan pers kebanyakan tidak mampu menangkap dinamika masyarakat, analisisnya dangkal, dan menyesatkan," ujarnya.

Pers cenderung dikelola untuk kepentingan orang orang yang terlibat didalamnya, kepentingan pemilik modal, kepentingan wartawan dan kelompok tertentu.

Padahal semestinya pers dihadirkan bukan untuk kepentingan pemilik modal, wartawan atau kelompok tertentu. Tetapi pers diselenggarakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan publik bagi kedaulatan rakyat. (*)