Harga karet anjlok, Wagub: tiap hari mobil bertambah

Padang (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit tidak habis pikir mencermati harga komoditas karet yang saat ini anjlok sementara pada sisi lain kebutuhannya terus meningkat.

"Kalau dilihat secara nasional kebutuhan karet meningkat, buktinya tiap hari mobil bertambah, tapi mengapa harganya rendah," kata dia di Padang, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu saat tampil sebagai pembicara utama pada Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumbar, dengan tema Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat terkini digelar oleh Bank Indonesia perwakilan Sumbar.

Ia menceritakan saat bertemu dengan petani karet banyak yang mengeluh dan meminta pemerintah menaikan harga.

"Saya jawab, kita tidak punya kewenangan untuk itu, padahal masyarakat sudah mengeluh," kata dia.

Ia berharap para pedagang dan pengekspor karet juga memikirkan nasib petani karet dan membeli dengan harga yang layak.

"Kasihan, mereka ditakdirkan jadi petani karet, tidak mungkin lagi dialihkan ke usaha lain, berapa pun harga karet akhirnya terpaksa dijual," ujarnya.

Ia menilai walaupun karet menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Sumbar namun karena harganya rendah tidak membawa kesejahteraan bagi petani.

Sebelumnya Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi memberikan perlindungan kepada petani karet terutama dari segi harga jual.

"Harga karet mentah di Sumbar pada 2017 sekitar Rp4.000 per kilogram, ini memprihatinkan karena jauh dari harga ideal yang berkisar Rp20.000 per kilogram," kata Ketua Gapperindo Sumbar Irman.

Ia menilai hingga saat ini, tidak ada regulasi soal harga komoditas karet sebagai upaya melindungi petani , seperti layaknya penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit.

Menurutnya pemerintah provinsi bersama legislatif dan instansi terkait dapat mengkaji hal ini serta membuat kebijakan yang dapat mengakomodasi dan menjamin harga yang pantas bagi petani karet.

Jika pemerintah tidak mengambil kebijakan dan menutup mata dengan nasib petani karet, bisa jadi mereka akan beralih meninggalkan usaha tersebut dan produksi akan anjlok, apalagi Sumbar salah satu daerah pemasok yang cukup besar, katanya.

Kemudian pemerintah provinsi juga mesti mendorong investasi dan berkembangnya aneka industri yang mengolah karet alam agar permintaannya meningkat melalui insentif pajak.

Video: Ikhwan Wahyudi