Padang, 17/3 (Antara) - Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Asrinaldi mengutarakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kandidat saat pilkada turut andil memicu terjadinya perilaku korupsi di kalangan kepala daerah ketika terpilih.
"Biaya yang harus dikeluarkan seorang calon ikut pilkada terlalu mahal, logikanya partai sudah bersusah payah mendapatkan kursi ketika pemilu, tentu mereka tidak mau memberikan cuma-cuma saja kepada calon kepala daerah sebagai tiket pencalonan," kata dia di Padang, Sabtu.
Ia menilai karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan partai politik saat pemilu kemudian meminta ganti kepada calon kepala daerah telah memicu munculnya apa yang disebut dengan politik mahar.
"Salah satu upaya efektif menekan mahar politik ini adalah partai harus berani legowo memberikan kursi secara cuma-cuma kepada calon yang dianggap kompeten," katanya.
Ia melihat memang sudah ada partai yang mau memberikan kursinya secara cuma-cuma tetapi belum banyak.
Pada sisi lain perilaku korupsi juga muncul akibat para elit yang minim gagasan saat mencalonkan diri sehingga satu-satunya yang bisa ditawarkan kepada masyarakat selaku pemilih adalah uang.
"Seharusnya kan calon itu menawarkan gagasan dan program, tapi karena mampu uang akhirnya yang dibagikan," katanya.
Ia menyampaikan akibat fenomena ini kerap terjadi akhirnya masyarakat pun terbiasa dengan politik uang sehingga saat ada calon kepala daerah yang datang mereka bukan menanyakan program tapi meminta uang.
"Artinya lagi-lagi partai politik harus memperbaiki hal ini dengan tidak terus menerus membiarkan hal itu terjadi dan mendidik masyarakat menjadi pemilih yang lebih rasional," katanya.
Terkait aturan pelaksaan pilkada saat ini apakah mampu menghasilkan calon kepala daerah yang bersih ketika terpilih, ia mengatakan dalam UU no 10 tahun 2016 tentang pilkada Bawaslu sudah diberi kewenangan untuk bertindak jika menemukan indikasi politik uang.
"Tapi lagi-lagi hal ini tantangannya cukup berat karena jika Bawaslu bertindak juga akan mendapatkan perlawanan dari pendukung calon sehingga upaya yang bisa dilakukan hanya tindakan antisipasi," kata dia.
Berita Terkait
KPU: Syarat calon perseorangan Pilkada Pasaman Barat 25.182 dukungan
Sabtu, 20 April 2024 13:23 Wib
Jelang Pilkada Pasaman, Bupati Sabar AS ingatkan politik yang beretika
Selasa, 2 April 2024 18:42 Wib
HTR, Def Genus dan Andi Sultan ramaikan Pilkada Bukittinggi dan Agam
Senin, 1 April 2024 12:38 Wib
KPU gelar Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota
Senin, 1 April 2024 5:21 Wib
Gelar Buka Bersama, Sabar AS : Kader Demokrat Solid Hadapi Pilkada 2024
Minggu, 31 Maret 2024 4:09 Wib
KPU Padang Panjang Sosialisasikan Pilkada November 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:15 Wib
Bawaslu RI: Perlu evaluasi penanganan pidana pemilu untuk hadapi Pilkada
Rabu, 27 Maret 2024 10:37 Wib
Gubernur Sumbar masih tunggu calon penjabat wali kota Padang
Selasa, 5 Maret 2024 16:37 Wib