Cegah konflik sosial pilkada, Padang siap siaga

Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumbar menyatakan kesiap siagaan guna meredam konflik horizontal yang berpotensi terjadi sebelum, saat dan usai pelaksanaan pilkada 2018.

"Kinerja Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) akan lebih intensif mengingat kemungkinan konflik antar masyarakat akan meningkat," kata pejabat sementara (pjs) Wali Kota Padang Alwis di Padang, Jumat.

Dalam hal ini pihaknya akan dituntut untuk jeli mengawasi dan memantau suasana di tengah masyarakat.

Terlebih saat masa kampanye, kemungkinan perbedaan pemikiran dan pendapat di tengah masyarakat memicu pertentangan yang berujung konflik dan kekerasan.

Dengan kata lain baik Pol PP dan linmas perlu pro aktif juga menyuarakan ketertiban umum dan arahan kepada masyarakat untuk patuh pada peraturan di seluruh kelurahan dan kecamatan.

Dan bila terjadi kegaduhan akibat pilkada, pihaknya segera berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memperkuat keamanan.

"Pada dasarnya, kewajiban menegakkan perda harus terus dilakukan meski sedang tahap pilkada," ujar dia.

Sementara itu pelaksana tugas (plt) Kasatpol PP Padang Yadrison menyebutkan untuk mengamankan kampanye pilkada hingga usai pilkada akan dikerahkan sebanyak 500 personel.

Anggota ini akan disebar ke 104 kelurahan dan 11 kecamatan serta beberapa tempat rawan konflik.

Dalam tugasnya yakni menjaga koordinasi dan komunikasi dengan polisi serta TNI dan juga bersama pemuka dan tokoh masyarakat setempat.

Untuk itu dia berharap masyarakat juga mendukung kinerja Pol PP tersebut dalam mengamankan pilkada.

Sedangkan kepala Kesbangpol Padang Mursalim mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing isu provokatif yang dilakukan oknum tertentu saat pilkada.

Menurutnya konflik horizontal terjadi karena munculnya provokator yang berniat untuk merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Seperti kampanye hitam, masyarakat harus lebih jeli dan bijak menanggapi segala informasi yang datang dan berkembang.

Dengan memilih percaya pada pemerintah dan instansi legal yang bertugas menjadi salah satu cara menghindari konflik sosial tersebut. (*)