Tuapeijat, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terus berupaya mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa, sehingga dapat membantu maksimalnya pengelolaan keuangan di setiap desa, dan mempercepat pelaporan keluangan desa.
“Bukan kita merendahkan, tapi ini fakta bahwa aparatur desa masih ada yang belum mampu mengelola keuangan secara maksimal, padahal uang yang dikucurkan di desa itu miliaran rupiah,” kata Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Syamsuddin, di Tuapeijat, Kamis.
Menurut dia, kendala lain adalah pergantian aparatur desa misalnya itu bendahara, kalau bendahara diganti terus tentu ini akan menghambat karena harus mulai belajar dari awal lagi.
Tak hanya itu, kendala lain yang dijelaskan Syamsuddin adalah teknologi, dan juga masih banyak juga aparatur desa yang belum paham menggunakan komputer atau perangkat lain yang sudah tersedia dalam mendukung pelaporan keuangan.
“Upaya yang terus kita lakukan adalah memberikan pelatihan terus kepada aparatur desa, sehingga mereka juga mampu mengelola keuangan desa dan dapat berdampak pada kemajuan pembangunan yang ada di desa,” kata Syamsuddin.
Untuk membantu pelaporan keuangan kini desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) namun ada beberapa desa yang belum menggunakan yakni Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan dan Desa Bosua Sipora Selatan karena kedua desa tersebut tidak mengikuti pelatihan.
Sampai saat ini juga kata Syamsuddin, belum ada desa yang selesai pelaporan keuangan pada tahun 2017. “Tentu ini akan berdampak pada pencairan ADD 2018, kalau laporan keuangannya belum selesai otomatis dananya tidak akan cair, batasnya pada 16 Maret,” kata Syamsuddin.
“Laporan keuangan 2017 belum kami terima, sehingga Bupati minta kami untuk mendampingi menyelesaikan laporan keuangan dimana juga BPK sedang berada dilapangan untuk memeriksa langsung keuangan desa, dan anggaran desa belum diparaf karena laporan keuangan desa masih dalam proses penyelesaian, setiap desa itu anggaran 2018 naik Rp200 juta yang bersumber dari APBD,” katanya.
Syamsuddin mengatakan pengelolaan ADD selama ini belum berdampak signifikan di setiap desa, hanya dari segi infrastruktur sudah mulai ada kemajuan pembangunan.
Secara terpisah, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake menjelaskan total ADD bersumber APBN dan APBD Mentawai pada 2018 senilai Rp116 miliar, angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 senilai Rp105 miliar atau naik 10,5 persen.
Jika pada tahun sebelumnya setiap desa mendapatkan kucuran dana mulai Rp2-3 miliar per tahun, lambatnya pelaporan keuangan kata Korta akan berdampak pada lambannya pencairan dan pelaksanaan kegiatan di desa seperti pembangunan fisik. *
Pemkab Mentawai terus dorong peningkatan SDM aparatur pemerintah desa
Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Syamsuddin. (Ist)
