Padang(Antaranews Sumbar) - Penurunan jumlah pemilih pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu di Sumatera Barat sejak 2004 dipengaruhi oleh lima faktor masing-masing cara pandang partai politik terhadap konstituennya, kualitas calon, sistem pemilu, faktor geografis dan faktor ekonomi.
"Ini faktor utama disamping faktor lainnya," kata Direktur Lembaga Survei Sumatera Barat Leadership Forum (SBLF), Edo Andrefson di Padang, Selasa.
Ia mengatakan itu usai menghadiri Dialog Publik dan Deklarasi Bersama tentang Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Pengawasan Pemilu Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Profesional di Padang.
Menurutnya partai politik kadang-kadang melihat pemilih hanya soal uang, bukan sebagai subjek dalam demokrasi yang harus didengarkan suaranya. Hal itu membuat pemilih menjadi pragmatis, memilih karena menguntungkan atau tidak.
Kualitas calon juga memberikan pengaruh terhadap keinginan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan suara jika calon pemimpin yang ditawarkan dinilai bisa memberikan kebaikan pada daerah dan masyarakat.
Sistem pemilu terutama dalam hal pendataan pemilih juga perlu diperkuat agar tidak ada masyarakat yang "tercecer" dan tidak terdaftar sebagai pemilih.
Kemudian ada faktor geografis yang menyebabkan pemilih enggan memberikan suara. Edo mencontohkan mahasiswa yang tinggal di Sawahlunto dan kuliah di Padang sulit untuk pulang pada Rabu (27/6) untuk memberikan hak pilih dan kembali kuliah pada Kamis.
"Ini sebenarnya juga harus jadi pertimbangan," katanya.
Baca juga: Wako Padang minta penyelenggaraan pilkada sesuai filosofi adat Minangkabau
Terakhir adalah faktor ekonomi. Pedagang seringkali lebih memilih menggelar dagangannya dari pada memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Edo mengatakan hasil dialog publik yang digelar mengikutsertakan KPU, Bawaslu, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa sekaligus menjadi rekomendasi bagi penyelenggara pemilu untuk mengupayakan peningkatan jumlah pemilih pada Pilkada 2018.
Sementara itu Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan Pilkada adalah cara untuk ummat mencari pemimpin yang dinilai paling baik, karena itu seharusnya tidak ada umat islam yang golput.
"Dalam negara demokrasi, Pilkada adalah saluran untuk mencari pemimpin terbaik. Umat harus memanfaatkannya," kata dia.
Dialog tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.*
