Dianggap gagal penuhi ekpektasi, ribuan murid di Hongaria protes sistem pendidikan

id siswa

ilustrasi.

Budapest,(Antaranews Sumbar) - Ribuan murid sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi berunjuk rasa di luar gedung parlemen Hongaria untuk menuntut reformasi sistem pendidikan, yang dianggap gagal mempersiapkan kehidupan mereka di abad ke-21.

Para pelajar mengatakan sistem pendidikan saat ini terlalu kaku memusatkan perhatian cenderung pada pembelajaran dengan menghafal fakta.

Sistem pendidikan di Hongaria mereka anggap tidak mendorong anak didik untuk berpikir kritis ataupun kreatif.

Di tengah guyuran hujan dan suhu beku, para pelajar membentangkan spanduk-spanduk yang digambari ekspresi wajah marah serta ditulisi berbagai kalimat seperti "Saya tahu saya jadi tambah bodoh" dan "Otak saya menyusut."

"Unjuk rasa ini pada dasarnya (dilakukan) untuk menuntut reformasi, tapi kita bisa katakan juga sebagai protes terhadap pemerintah, (unjuk rasa) untuk mengkritik tugas pemerintah dalam bidang pendidikan," kata seorang pelajar berusia 17 tahun bernama Balazs Fuzfa.

"Saya sangat setuju bahwa sistem pendidikan umum saat ini buruk," tambah Flora Kokendi, 21 tahun, mahasiswa universitas.

Para pengecam pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan pemerintahan sayap kanan itu telah gagal mereformasi sistemnya di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Dua bidang tersebut juga mengalami masalah besar karena banyak anak muda cerdas Hongaria yang kemudian pindah ke negara-negara Eropa barat.

"Pendidikan yang adil, demokratis dan modern untuk semua pelajar," demikian bunyi salah satu selebaran yang dibuat oleh para penyelenggara unjuk rasa. Mereka juga menuntut agar pelajar diberi kebebasan memilih buku pelajaran serta agar jam sekolah wajib dikurangi.

Partai asal PM Orban, Fidesz, diperkirakan akan memenangi periode ketiga berturut-turut dalam pemilihan tahun ini, yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April.

Orban, yang mulai berkuasa sejak 2010, telah menggunakan masa jabatanya untuk mengubah ratusan undang-undang dan undang-undang dasar serta memusatkan kekuasaan.

Reformasi yang dilakukannya, seperti dalam bidang kehakiman dan media, telah memicu konflik dengan Uni Eropa. (*)

Pewarta :
Editor: M R Denya
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar