Dinas PUPR Mentawai upayakan permukiman warga bebas abrasi

id abrasi,abrasi mentawai

Dinas PUPR Mentawai upayakan permukiman warga bebas abrasi

Ilustrasi - Kondisi pantai di Muaro Putih, Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjungmutiara, Kabupaten Agam, tergerus abrasi pantai akibat gelombang pasang melanda daerah itu, Senin (18/12). (ANTARA SUMBAR/Yusrizal)

Mentawai, (Antaranews Sumbar) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) daerah setempat melakukan pembangunan penanggulangan abrasi pantai di empat kecamatan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Mentawai Brandus Donatus di Tuapejat, Kamis (8/12), mengatakan pembangunan penanggulangan abrasi pantai pada tahun anggaran 2017 telah dilakukan, diantaranya ada yang sudah mencapai realisasi fisik 100 persen yaitu di dusun Berkat desa Sikakap Kecamatan Sikakap dengan nilai kontrak Rp2.239.740.000 dan di desa Sioban kecamatan Sipora Selatan, dengan nilai kontrak Rp1.746.980.000.

Sementara yang masih dalam tahap pembangunan sampai 14 Desember 2017 yaitu di desa Saibi Samukop kecamatan Siberut Tengah dengan nilai kontrak Rp3.145.730.000 dan pembangunan segmen C di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan dengan nilai kontrak Rp466.647.000 dengan masa pengerjaannya telah berakhir pada 9 Oktober lalu.

"Pembangunan penanggulangan abrasi pantai di 4 Kecamatan ini kita lakukan selain untuk melindungi kawasan pemukiman juga berfungsi melindungi fasilitas umum seperti jalan, rumah ibadah, pembangkit listrik, pemakaman umum dan perkebunan masyarakat, dan ini akan kita lakukan pembangunan secara berkelanjutan," ujarnya.

Brandus mengatakan, abrasi atau pengikisan daerah pantai yang terjadi karena gelombang dan arus laut destruktif tidaklah bisa dibiarkan, karena abrasi ini akan menyebabkan berkurangnya daerah pantai mulai dari yang paling dekat dengan air laut karena menjadi sasaran pertama pengikisan.

Dan bila dibiarkan maka abrasi akan terus menggerogoti bagian pantai sehingga air laut akan menggenangi daerah-daerah yang dulunya dijadikan tempat pemukiman penduduk atau tempat aktifitas di pinggir pantai.

Menurut Brandus, terjadinya abrasi pantai juga disebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yakni adanya penebangan hutan manggrove dan penambangan pasir.

Penambangan pasir pantai yang terjadi besar-besaran dengan mengeruk sebanyak mungkin pasir serta dalam intensitas yang juga tinggi dapat mengurangi volume pasir di lautan bahkan mengurasnya sedikit demi sedikit.

Ini kemudian berpengaruh langsung terhadap arah dan kecepatan air laut yang akan langsung menghantam pantai.

Kata Brandus, abrasi pantai yang disebabkan oleh ulah manusia sebenarnya bisa diminimalisir bahkan dihindari dengan perubahan gaya hidup ataupun adanya aturan-aturan yang sifatnya mengikat.

Brandus menambahkan, pada tahun anggaran 2017, dinas PUPR selain membangun penanggulangan abrasi pantai, juga tengah melakukan pembangunan irigasi di Desa Matobe Kecamatan Sikakap, peningkatan jaringan irigasi di Dusun Bay-Bay dan Dusun Mabolak di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, peningkatan jaringan irigasi di Desa Malalopak Kecamatan Pagai Selatan, peningkatan jaringan irigasi di dusun Sila Oinan desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan dan peningkatan jaringan irigasi di Desa Pogari Kecamatan Sipora Utara. (*)