Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Mochklasin meminta Dinas Perhubungan provinsi setempat mencari solusi atas keberadaan angkutan dalam jaringan (daring) Gojek yang mulai menimbulkan keresahan di beberapa daerah.
"Perusahaan daring ini tidak jelas beroperasinya karena tidak pernah mengurus perizinan kepada pemerintah setempat, belum lagi ongkosnya lebih murah dari ojek konvensional," kata dia di Padang, Jumat.
Ia mengatakan keberadaan angkutan daring Gojek ini tentunya berdampak secara ekonomis terhadap masyarakat, namun harus ada regulasi yang mengatur tarif jasa yang mereka berikan.
Untuk tarif sebaiknya jangan terlalu rendah dari tarif ojek konvensional sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, kata dia.
Meskipun angkutan daring ini tidak memberikan dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun keberadaan perusahaan Gojek sudah memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan.
"Kita mendorong pemerintah agar mencarikan solusi agar angkutan daring ini dapat berjalan dengan angkutan umum konvensional," kata dia
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Amran mengatakan pihaknya akan mendorong adanya regulasi untuk angkutan daring, terutama dalam bidang keselamatan, dan pemasukan bagi daerah.
"Perlu ada payung hukum untuk pengoperasian angkutan ini agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.
Sebelumnya ratusan sopir angkutan kota dan angkutan pedesaan yang beroperasi di wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian timur menyampaikan aspirasi menolak transportasi berbasis dalam jaringan (daring) hadir di daerah itu, Kamis (11/8).
Aspirasi disampaikan ke kantor DPRD Bukittinggi, Kamis, sejak sekitar pukul 8.30 WIB di mana para sopir menghentikan aktivitas dengan memarkir kendaraan di sepanjang jalan menuju gedung dewan setempat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bukittinggi, Syafrizal dalam orasinya menyampaikan transportasi berbasis aplikasi, Gojek, telah hadir di daerah itu sebanyak 200 unit pada Agustus 2017.
"Dalam aturan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tidak ada angkutan umum roda dua. Bila keberadaannya tetap dibiarkan akan mematikan 500 lebih angkutan umum yang ada di Bukittinggi," katanya. (*)
Legislator: Dishub Sumbar Cari Solusi Angkutan Daring
Para pemberi jasa angkutan dalam jaringan (daring). (Antara)
