Padang, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), M Nurnas mengatakan kawasan wisata bahari terpadu wisata Mandeh, Pesisir Selatan membutuhkan rencana detail tata ruang agar pembangunan di daerah tersebut lebih tertata dan tidak merusak lingkungan.
"RDTR untuk kawasan Mandeh belum ada dan beberapa waktu lalu daerah tersebut sempat dihebohkan dengan kasus perusakan hutan bakau, untuk itu pembuatan RDTR daerah wisata tersebut harus segera dimulai agar kejadian seperti itu tidak terulang," katanya di Padang, Jumat.
Ia menilai kesempatan Mandeh untuk berkembang cukup besar, terbukti dengan tingginya keinginan masyarakat lokal maupun nasional hingga manca negara untuk mengunjungi daerah tersebut terutama saat hari besr seperti libur lebaran.
Mandeh, terangnya memiliki peluang yang bagus untuk menjadi kawasan wisata yang diperhitungkan di Indonesia, namun seluruhnya mesti melalui proses dan termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana.
Dalam pembangunan infrastruktur dan sarana itulah biasanya terjadi penyalahan aturan sehingga pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyaraat, terangnya.
Untuk itu, jika RDTR-nya sudah ada maka pihak terkait yang mengurus pembangunan Mandeh ini dapat mengacu pada hal itu sehingga tidak terjadi lagi saling salah menyalahkan jika ada kesalahan yang dibuat.
"Kami sudah sampaikan ini kepada pemerintah provinsi, hendaknya cepat ditanggapi karena peluang Mandeh untuk maju cukup besar," ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi agar segera berkoorinasi dengan semua instansi terkait untuk pembentukan RDTR itu seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas Kehutan, Badan Pembangunan Daerah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
"Kalau bisa segera karena Mandeh ini butuh pembangunan yang memiliki standar untuk wisatawan," sebutnya.
Beberapa waktu lalu 1,2 hektare hutan bakau di Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dirusak, perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengatakan saat ini kasus tersebut sedang diselidiki oleh Kepolisian Daerah Sumbar namun belum ada penetapan tersangka.
"Sudah banyak yang diperiksa mulai dari wali nagari, kepala dinas dan saya sendiri," kata dia. (*)
Berita Terkait
Pemkab Pesisir Selatan usulkan penguasaan tanah dalam rangka penataan Kawasan Hutan
Rabu, 24 April 2024 11:56 Wib
Pilkada 2024 : Bawaslu Pesisir Selatan Rekrut Panwas Kecamatan
Rabu, 24 April 2024 10:17 Wib
Bupati Rusma Yul Anwar minta camat manfaatkan PSM secara optimal
Rabu, 24 April 2024 9:08 Wib
Paska bencana banjir, YBM PLN santuni Anak-Anak Panti Asuhan di Tarusan Pesisir Selatan
Selasa, 23 April 2024 16:58 Wib
HJK Ke 76 : Bupati sampaikan capaian pembangunan selama dalam kepemimpinannya
Selasa, 23 April 2024 10:31 Wib
Getaran gempa M4,6 Pesisir Selatan terasa hingga Padang
Senin, 22 April 2024 14:06 Wib
Bupati Rusma Yul Anwar apresiasi solidaritas Serdadu Pesisir Selatan
Jumat, 19 April 2024 18:43 Wib
214 siswa dan siswi SMA Sederajat ikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten Pesisir Selatan
Jumat, 19 April 2024 15:28 Wib