DPRD Sumbar: Anggaran KI-KPID akan Dikaji Ulang

Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi akan mencarikan solusi terkait anggaran Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) agar bisa dialokasi pada APBD 2017.

"Pemerintah Sumbar dan DPRD akan mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Informasi agar posisi KI dan KPID menjadi jelas," kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Munandar di Padang, Selasa.

Setelah berkonsultasi ke pemerintah pusat, katanya maka nanti akan ada masukan-masukan untuk mengalokasikan anggaran dan posisi KI serta KPID.

Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, KI dan KPID tidak masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Jika lembaga tersebut tidak masuk ke OPD, sebutnya maka anggarannya tidak dapat dialokasikan dalam APBD. Sehingga harus jelas dimana posisi KI dan KPID saat ini terlebih dahulu.

"Jika pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah provinsi untuk mengalokasikannya, maka di sini akan dibahas pula bagaimana solusi pendanaannya," ujarnya.

Aristo menyebutkan KI dan KPID pada tahun 2016 mendapatkan anggaran Rp2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program dan tugas-tugas yang dilaksakan oleh tujuh orang komisioner KPID untuk pengawasan penyiaran, dan lima orang komisioner KI untuk menjamin keterbukaan informasi di Sumbar.

Asissten I Pemerintah Sumbar Devi Kurnia mengatakan hal senada. Ia mengatakan harus ada koordinasi antara pemerintah Sumbar dan pemerintah pusat.

"Apakah nantinya ada tindakan khusus untuk mengakomodirnya dari pemerintah pusat atau solusi lainnya akan diusahakan," ujarnya.

Kemudian ia menyinggung mengenai anggota Komisioner KPID periode berikutnya saat ini tengah dilakukan proses seleksi. Ada 21 calon komisioner KPID yang dinyatakan lolos oleh panitia seleksi, menunggu jadwal uji kepatutan dan kelayakan di DPRD Sumbar.

"Hal ini juga harus mendapat perhatian, sebab kelanjutannya tentu akan bergantung pada ketersediaan anggaran," katanya. (*)