Survei : www.antarasumbar.com Paling Banyak Publikasikan Seputar Sumbar

id Antara Sumbar

Survei : www.antarasumbar.com Paling Banyak Publikasikan Seputar Sumbar

Inilah hasil Survei Indonesia Indicator terkait publikasi seputar Sumbar. (Antara)

Padang, (Antara Sumbar) - Hasil survei Indonesia Indicator mencatat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), masuk rangking 11 tingkat Nasional dari 34 provinsi dari aspek penyebarluasan berita melalui media massa dalam kurun waktu Januari sampai Juni 2016.

"Kondisi ini lebih baik dari pada awal tahun yang ketika itu penyebarluasan pemberitaan tentang pembangunan Sumbar oleh media masih rangking 13 nasional dari 34 provinsi," kata Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Irwan di Padang, Minggu.

Menurut dia porsi pemberitaan seputar Sumbar paling banyak dipublikasikan oleh portal berita www.antarasumbar.com diikuti Koran Padang Ekpress, Koran Singgalang, Koran Haluan dan Republika.

Sedangkan figur yang paling banyak disebut media adalah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebanyak 2.718 pemberitaan, Presiden Jokowi 2.410 pemberitaan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit 1.470 pemberitaan dan Menteri Pariwisata Arief Yahya 1.051 pemberitaan, tambah dia.

Kemudian figur yang paling banyak memberikan pernyataan di media Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sebanyak 5,082 pernyataan, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho 3.312 pernyataan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit 2.674 pernyataan, Menteri Pariwisata Arief Yahya 2.492 pernyataan, Presiden Joko Widodo 1.876 pernyataan dan Wali Kota Padang, Mahyeldi 1.254 pernyataan.

Selanjutnya sebaran media tertinggi diperoleh oleh www.antarasumbar.com sebanyak 4.123 berita, Koran Haluan 1.376 berita, www.klikpositif.com 1.367 berita dan Koran Republika 1.231 berita.

Sementara, pemberitaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbanyak diperoleh oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman sebanyak 627 berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 99 berita, kata dia.

Secara umum gempa bumi mendominasi pemberitaan yang mencapai 31 persen diikuti Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh yang ramai diberitakan karena dorongan Kementerian Pariwisata sebanyak 17 persen.

Ia mengatakan penghimpunan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Intelligent Media Management yang mencakup lebih dari 1.760 media daring nasional dan internasional, 135 media cetak, delapan TV Nasional dan jejaring sosial twitter dan facebook.

Irwan menyebutkan saat ini rata-rata sebaran berita per bulan tentang Sumbar mencapai 4.500 hingga 5.500 berita, sementara pada 2015 rata rata sebaran pemberitaan baru sekitar 2.500 sampai 3.500 berita per bulan.

Ia menargetkan pada akhir tahun ini Sumbar masuk 10 besar nasional dengan cara meningkatkan kerja sama humas dan SKPD dalam informasi pemberitaan serta dukungan media.

Hal ini juga didukung oleh Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2016 tentang penyebarluasan informasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjutnya.

Ia menambahkan meningkatkan jumlah pemberitaan pembangunan Sumbar akan akan mampu mendorong kemajuan dan keterbukaan informasi publik sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Kami bangga dan senang dengan pertumbuhan media massa di Sumbar, terutama media daring yang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan produktivitas penyebarluasan pemberitaan di Sumbar, katanya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar menyampaikan ancaman kebebasan berpendapat di provinsi itu meningkat mengacu kepada data Indeks Demokrasi Indonesia 2015 yang baru dirilis.

"Pada 2014 ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat memiliki skor 100 atau dalam kategori baik, namun pada 2015 turun menjadi 66,67 poin atau masuk kategori sedang, kata Kepala BPS Sumbar, Dody Herlando.

Menurut dia ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat merupakan salah satu indikator indeks demokrasi pada aspek kebebasan sipil.

Ia mengatakan kasus yang menyebabkan turunnya skor tersebut karena pada 2015 ada upaya menghalang-halangi jurnalis yang ingin melakukan liputan pada suatu instansi di Pasaman.

Kasus tersebut menyebabkan turunnya skor kebebasan berpendapat di Sumbar yang tahun sebelumnya berada pada kategori baik, katanya. (*)