Jakarta, (Antara) - Buruh yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang-Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dirasa belum memperjuangkan kesejahteraan para pekerja.
"Kami memberikan nilai empat (dari skala 10) untuk pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu organisasi dalam KAU-GBI, Said Iqbal, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Menurut Iqbal, beberapa "kesalahan" pemerintah sepanjang tahun 2015 adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan yang menekan daya beli buruh.
Selain itu, pada tahun 2015, juga terjadi peningkatan rasio gini, yang menggambarkan kesenjangan antara orang paling kaya dan paling miskin.
Berdasarkan Bank Dunia, pada tahun 2015, rasio gini Indonesia adalah 0,42, meningkat dari 0,41 pada tahun 2014.
"Jika dibiarkan ini akan sangat berbahaya. Sejarah menuliskan Revolusi Prancis terjadi ketika rasio gini 0,51, Revolusi Amerika Serikat meletus ketika rasio 0,52, 'Arab Spring' saat rasion gini 0,5," ujar Iqbal.
Buruh juga mengkritik besaran jaminan pensiun yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang hanya tiga persen dari gaji perbulan.
Padahal, seperti kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi, Singapura memberlakukan iuran pensiun wajib 33 persen, Tiongkok 28 persen, Vietnam 25 persen dan Malaysia 23 persen, dimana sebagian besar ditanggung oleh perusahaan.
Selain itu, besaran uang pensiun bagi karyawan swata, setelah 15 tahun, adalah 15-40 persen dari gaji terakhir perbulan ketika aktif bekerja.
"Jadi misalnya gaji terakhir Rp3.000.000, maka besar uang pensiun hanya Rp450.000 perbulan," tutur Rusdi.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla juga dinilai mengingkari janji mereka kepada para buruh saat kampanye sampai menjabat. Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi H. B. Daman mengatakan pemimpin negara tidak memenuhi janji terkait tiga layak yaitu upah layak, kerja layak dan hidup layak untuk para pekerja.
Pemerintah dianggap mengorbankan kesejehteraan dan para buruh demi kepentingan pemodal dan investasi.
"Saya kira kita bisa melihat betapa kebijakan pemerintah antirakyat dan antiburuh. Negeri ini menjadi 'kaki tangan' pemodal dengan menyediakan bahan baku murah, buruh murah sekaligus menjadi pasar hasil industri negara-negara imperialis," ujar Rudi.
Sebagai informasi, KAU-GBI adalah gabungan dari KSPI, KSBSI, KSPSI pimpinan Andi Gani, KPBI, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI dan GSBI. (*)
Berita Terkait
Kapolri komitmen lindungi hak buruh bentuk tim khusus
Rabu, 1 Mei 2024 19:29 Wib
KSP: Program JKP bentuk komitmen negara jaga kesejahteraan buruh
Rabu, 1 Mei 2024 14:28 Wib
Prabowo ajak buruh berjuang bersama wujudkan Indonesia Emas
Rabu, 1 Mei 2024 14:28 Wib
Menaker ajak semua pihak ikut tingkatkan kompetensi SDM di Hari Buruh
Rabu, 1 Mei 2024 14:27 Wib
Ombudsman ingatkan pemerintah daerah awasi pembayaran THR buruh
Rabu, 20 Maret 2024 14:38 Wib
Minim regenerasi buruh tani
Rabu, 31 Januari 2024 17:20 Wib
Terang di rumah si buruh tani, impian lama dinantikan
Kamis, 7 Desember 2023 9:42 Wib
Menaker wajibkan gubernur umumkan UMP paling lambat 21 November 2023
Selasa, 14 November 2023 9:51 Wib