Jakarta, (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai hakim harus berani memberikan efek jera kepada para koruptor. "Peran hakim sangat menentukan dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, mereka harus berani memberikan efek jera dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa tindak pidana kourpsi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Minggu. Menurut Bambang, memberikan efek jera tersebut merupakan wewenang dan momentum hakim untuk memberantas korupsi. "Tidak ada yang bisa menumbuhkan efek jera bagi perilaku korup kecuali vonis para hakim. Sebab,hanya para hakim yang berwenang menetapkan berat ringannya hukuman bagi terdakwa korupsi bukan polisi, bukan jaksa dan bukan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya. Dia menambahkan sebanyak apapun koruptor yang berhasil ditangkap, hanya hakim yang bisa menjatuhkan vonis hukuman. "KPK dan polisi boleh saja menangkap banyak koruptor. Para jaksa boleh saja menuntut hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa. Namun, pada akhirnya, para hakim lah menjatuhkan vonis hukuman," katanya. Bambang mengatakan koruptor seharusnya dihukum seberat-beratnya sesuai apa yang rakyat kehendaki. "Aspirasi rakyat ini hendaknya dihayati juga oleh para hakim. Jadi, selain mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum, aspirasi rakyat tentang keadilan jangan diabaikan sebab suara rakyat suara Tuhan," katanya. Dia menyebutkan pada terpidana kasus korupsi yang melibatkan dua kementerian Angelina Sondakh yang hanya divonis 4,5 tahun penjara patut dijadikan pelajaran. "Sampai dengan vonis Angelina Sondakh, sebagian besar masyarakat menilai vonis para hakim belum menumbuhkan efek jera," katanya. Dia mengaku khawatir perang melawan korupsi akan semakin terhalang. "Kalau hakim nanti terus mengambil peran minimalis, tidak ada gunanya lagi melanjutkan perang melawan korupsi." katanya. Menurut dia, gerakan memberantas korupsi tidak bisa dipisahkan dari komitmen hakim. "Sangat penting bagi hakim memahami urgensi efek jera terhadap perilaku koruptor," katanya. (*/wij)
Berita Terkait
Rapat Paripurna DPR setujui Adies Kadir menjadi Hakim MK dari DPR
Selasa, 27 Januari 2026 11:40 Wib
Majelis hakim tolak keberatan Nadiem Makarim di kasus "Chromebook"
Senin, 12 Januari 2026 13:42 Wib
Kuasa hukum: Anak adopsi Ridwan Kamil--Atalia tak masuk putusan hakim
Kamis, 8 Januari 2026 16:37 Wib
KY rekomendasikan majelis hakim perkara Tom Lembong disanksi nonpalu
Sabtu, 27 Desember 2025 4:41 Wib
MTQ Sumbar di Bukittinggi, Dewan Hakim KTIQ ungkap saatnya wahyu dan akal berpadu
Minggu, 14 Desember 2025 20:30 Wib
Hakim vonis eks Kapolres Ngada 19 tahun perjara akibat kasus pedofilia
Kamis, 23 Oktober 2025 10:52 Wib
KY periksa hakim yang sidangkan Tom Lembong pada 28 Oktober
Selasa, 21 Oktober 2025 18:04 Wib
Hakim tolak permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani
Kamis, 4 September 2025 14:17 Wib
