BNP2TKI Minta DPR Evaluasi Pembiayaan TKI

Jakarta, (Antara) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta DPR RI mengevaluasi kebijakan dan pembiayaan TKI. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, mengatakan hal itu pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Menurut Nusron Wahid, struktur pemberangkatan dan pembiayaan TKI sampai saat ini masih terlalu mahal. Pada evaluasi biaya penempatan TKI, kata dia, masih ditemukan biaya penempatan yang mahal terutama di empat negara yakni Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia. "Evaluasi biaya penempatan TKI, masih dirasakan mahal bagi TKI terutama di empat negara," kata Nusron. BNP2TKI, kata Nusron, telah mengirim surat ke Menteri Tenaga Kerja menyusul temuan dari beberapa persoalan yang sedang dihadapi para TKI, salah satunya adalah pembiayaan TKI. Karena itu, kata dia, layanan pemberangkatan dan penempatan TKI lebih baik dilakukan melalui satu pintu. "Saya minta ke DPR dan mengirim surat ke Menaker agar segera melakukan evaluasi. Lalu layanan satu pintu untuk mempercepat pelayanan TKI," katanya. Nusron menambahkan, persoalan lain yang dibahas adalah moratorium TKI serta layanan satu pintu untuk mempercepat pelayanan TKI. "Masalah struktur biaya TKI, sampai saat ini biaya keberangkatan masih terlalu mahal. BNP2TKI minta kebijakan itu dievaluasi oleh pemerintah maupun DPR," tuturnya. Guna menurunkan mahalnya biaya penempatan TKI, kata Nusron, salah satu solusinya adalah melakukan pemberantasan terhadap mafia serta calo TKI. Menurut dia, calo TKI mengiming-imingi janji memberikan kebaikan kepada keluarga. "Calo memberikan uang kepada keluarga dan si anak bekerja di luar negeri. Namun, uang itu ternyata menjadi hutang yang ditanggung oleh TKI hingga gajinya dipotong sampai 10 bulan," katanya. Nusron mengaku, banyak mendengar kejadian miris yang dialami TKI terkait persoalan calo, sehingga membuat TKI enggan pulang ke Indonesia meskipun masa kerjanya telah habis. "Banyak TKI yang tidak berani pulang karena dikejar-kejar calo sehingga menjadi TKI ilegal," ujarnya. (*/jno)