Realisasi Pembangunan Rumah MBR di Sumbar Rendah

Padang, (Antara) - Realisasi pembangunan rumah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) di Sumatera Barat (Sumbar) pada 2013 dan 2014 masih rendah, jauh di bawah usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. "Realisasi untuk dua tahun itu hanya 4.000-an unit, sedangkan usulan kami setiap tahun itu 10 ribu unit," kata Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Sumbar, Suprapto di Padang, Rabu. Menurut dia, minimnya pembangunan rumah itu karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Dia menambahkan tahun ini pihaknya juga mengusulkan pembangunan 10 ribu rumah MBR di Sumbar. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi dari Kementrian PU dan Perumahan Rakyat terkait jumlah dan lokasi pembangunan rumah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) di daerah itu. Dia berharap awal bulan Mei 2015, sudah ada kepastian dan jumlah pembangunan rumah MBR untuk 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Muslim Kasim mengatakan, kebutuhan rumah murah untuk masyarakat Sumbar sekitar 130.000 unit. Kebutuhan itu sebagian besar adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun 2012, menurutnya, realisasi pembangunan rumah MBR tercapai 100 persen sesuai usulan 10 ribu unit. Namun, dua tahun berikutnya pembangunan terhambat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Selasa memastikan pembangunan atau "ground breaking" pembangunan rumah MBR dilakukan secara serentak di 16 wilayah pada 30 April 2015. Lokasi peletakan batu pertama akan dipusatkan di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, 16 wilayah yang akan melakukan "graund breaking" itu masing-masing Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dia mengatakan pembangunan rumah rakyat di 16 provinsi tersebut dipilih karena lokasi pembangunan perumahannya sudah siap dan tidak bermasalah. Provinsi yang dipilih itu menurutnya juga punya kebutuhan perumahan yang cukup besar. (*/mko)