Tim Observasi Kemenkumham Sumbar evaluasi pembangunan ZI di seluruh Satker

Padang (ANTARA) - Tim Observasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatra Barat (Sumbar) yang diketuai langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Ramelan Suprihadi mendatangi langsung satuan kerja untuk pembangunan Zona Integritas pada Rabu dan Kamis (18/4).

Ramelan di Padang, Jumat mengatakan verifikasi langsung dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi lapangan satuan kerja (satker) yang akan diusulkan sebagai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Kami berkomitmen untuk membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja yang ada di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Sumbar," katanya.

Pada rute pertama tim bergerak menuju Rutan Kelas IIB Padang Panjang, Lapas Kelas IIB Bukittinggi, Bapas Bukittinggi, Lapas Kelas III Suliki, Rutan Kelas IIB Batusangkar, LPKN Kelas III Sawahlunto, Rutan Kelas IIB Sawahlunto dan Lapas Kelas IIB Solok.

Minggu ini usai Lebaran Idul Fitri seluruh tim dari subbagian HRBTI Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat bergerak secara bersamaan keseluruhan satuan kerja yang ada di Sumbar.

Ia mengatakan kunjungan itu berkaitan dengan kalender kerja pembangunan dan Elevaluasi Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap Kanwil harus melakukan penilaian pendahuluan terhadap satuan kerja yang berproses menuju WBK pada tahun 2024, dimulai dari minggu pertama hingga ketiga April.

Menurut petunjuk teknis Penilaian Satuan Kerja Pembangunan ZI setiap Kanwil hanya diperbolehkan mengusulkan maksimal 50 persen dari jumlah satuan kerjanya yang berproses WBK ke Pembina Unit Eselon I.

Tim observasi kantor wilayah melakukan pengamatan dan penilaian secara selektif dan obyektif dalam menentukan satuan kerja terbaik yang akan diusulkan.

Terdapat lima indikator yang dinilai pada saat observasi ini adalah komitmen pimpinan, sarana pelayanan publik, inovasi, survey IKM IPK, dan publikasi.

Selanjutnya Tim Observasi Kantor Wilayah berkeliling area pelayanan kunjungan maupun area pelayanan warga binaan.