Nono Sampono Siap Jadi Ketua DPD

Jakarta, (Antara) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Maluku, Nono Sampono, menyatakan siap untuk menjadi ketua lembaga legislatif yang mewakili provinsi di Indonesia itu. "Sudah ada 78 orang anggota DPD terpilih yang saya temui atau 60 persen lebih. Sebagian lain saya komunikasikan melalui telefon, Mereka sudah memberikan tanggapan positif," kata Nono Sampono saat berkunjung ke Kantor Redaksi LKBN Antara di Jakarta, Kamis. Menurut Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu, ketua DPD sebelumnya telah merepresentasikan wakil dari Indonesia bagian Tengah yaitu Ginanjar Kartasasmita (Jawa Barat) dan wakil dari Indonesia bagian Barat yaitu Irman Gusman (Sumatra Barat). "Karena itu, dengan visi Nusantara Setara, saya berpendapat sudah waktunya ketua DPD berasal dari Indonesia Timur," kata mantan Komandan Korsp Marinir dan mantan Kepala Badan SAR Nasional itu. Nono mengatakan untuk mencapai keseimbangan politik, maka harus ada upaya untuk memperkuat kelembagaan DPD melalui amandemen kelima UUD 1945 misalnya dengan hak pengawasan dan hak anggaran. Menurut dia, kedudukan protokoler ketua DPD yang setingkat dengan DPR sangat mungkin memainkan peran keseimbangan politik. "Saya independen, tidak ada partai yang mengendalikan saya. Objektif saja berpikir untuk kebaikan negara. Jangan ada gejolak lagi. Prestasi yang sudah dicapai pemerintahan saat ini harus diteruskan. Kita harus maju ke depan," tuturnya. Nono mengatakan prestasi yang sudah dicapai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus diakui dengan segala keterbatasannya. "Kita harap Joko Widodo sebagai presiden terpilih mengambil alih estafet kepemimpinan untuk terus maju. Karena itu, fungsi kelembagaan DPD harus jalan," kata yang meraih doktor kelautan dari IPB tahun 2013. Nono mengatakan janji-janji politik yang disampaikan Jokowi dalam kampanye sebelumnya belum tentu bisa akan berjalan dalam masa 100 hari pemerintahannya. Pasalnya, APBN sudah disusun. Sudah ada batasan-batasan yang tidak bisa ditabrak oleh Jokowi. "Misalnya subsidi bahan bakar minyak. Kalau DPR berseberangan dengan pemerintah, pasti akan menjadi persoalan," ujarnya. (*/jno)