Jakarta, (Antara) - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri di Jakarta, Kamis, mengatakan, petrolium atau oil fund bukan diperuntukkan untuk pembiayaan eksplorasi ladang minyak dan gas baru, namun harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. "Oil fund harus dijaga supaya tidak terjadi perampokan pada hak-hak generasi yang akan datang. Semakin banyak eksploitasi, nanti generasi mendatang menikmati apa?," kata Faisal ketika ditemui dalam diskusi "pokok-pokok pikiran dalam revisi undang-undang migas", Kamis. Ia meminta kepada pemerintah untuk memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di masa mendatang, dan bukan dibagikan kepada pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan. Dengan tegas ia pun melarang perancangan isi UU yang membahas penggunaan oil/petrolium fund tersebut agar dapat digunakan untuk memajukan industri minyak nasional. "Saya lihat makin banyak yang berpendapat bahwa dana itu untuk kepentingan industri. Kalau untuk cari dana silahkan cari ke luar atau ke bank," ujar Faisal dengan tegas. Selain itu, dalam pertemuan tersebut ia juga meminta agar perusahaan migas lebih memperhatikan kesejahteraan daerah lokal yang menjadi wilayah operasi bisnis. Sampai saat ini, ujarnya, masalah yang sering dihadapi ialah belum adanya kepastian undang-undang daerah yang mengatur pembagian keuntungan dari bisnis migas tersebut. "Daerah jangan jadi sumber bancakan pemburu rente. Kalau participating interest daerah hanya 10 persen, tapi 75 persen dinikmati orang luar ya tidak sesuai harapan," ujar Faisal. Oleh karenanya dia berpendapat diperlukan sebuah aturan yang cukup kuat untuk mencegah masuknya perusahaan atau BUMD abal-abal yang hanya mengejar keuntungan pribadi. (*/sun)