Padang, (Antara Sumbar) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprioritaskan pembiayaan infrastuktur melalui industri jasa keuangan guna mendukung komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran.
"Sesuai dengan kebutuhan saat ini OJK diharapkan berpartisipasi untuk menyiapkan pembiayaan infrastruktur, karena itu kami menyiapkan sejumlah kebijakan yang mendorong pembiayaan pembangunan melalui sektor jasa keuangan," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Padang, Senin.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri serah terima jabatan Kepala OJK perwakilan Sumbar dari Indra Yuheri kepada Darwisman di hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan undangan lainnya.
Menurut dia salah satu yang dilakukan adalah membuat aturan yang lebih fleksibel dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan.
"Kami sudah mengeluarkan peraturan yang sifatnya memberikan kemudahan untuk dunia usaha agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan mendorong lahirnya instrumen investasi yang lebih banyak," ujarnya.
Ia menyebutkan saat ini pemerintah fokus membangun sejumlah infrastruktur diantaranya pada 2018 jalan tol sepanjang 856 kilometer, jalan kereta api sepanjang 639 kilometer, 15 bandara baru, irigasi sepanjang 781 kilometer, pembangunan perumahan 7,062 unit.
Dengan keterbatasan dari sisi fiskal tentu butuh peran BUMN dan sektor swasta berpartisipasi mendukung pembiayaan yang nilainya mencapai hampir Rp4.200 triliun, ujarnya.
Ia mengatakan OJK akan menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang mendukung terwujudnya pembiayaan tersebut baik dari sisi penyediaan dana maupun penawaran kepada investor. (*)
OJK Prioritaskan Pembiayaan Infrastruktur Lewat Industri Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Antara)
