Padang, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Saidal Musfiyuddin mengusulkan agar Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, Pesisir Selatan masuk ke dalam program prioritas pembangunan pariwisata pemerintah pusat.
"Pengembangan KWT Mandeh saat ini terkendala regulasi pembebasan lahan sehingga investor belum bisa menanamkan modal di sana," katanya di Padang, Rabu.
Menurut data Dinas Pariwisata Sumbar, katanya saat ini pembebasan lahan itu terkendala oleh Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dalam Undang-Undang itu disebutkan hanya 18 item jenis lahan yang dapat dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum. Dari 18 item itu, tidak ada lahan untuk pariwisata.
Solusi itu ada pada Peraturan Menteri Agraria No 6 tahun 2015 terkait pengadaan lahan di luar 18 item tersebut. Namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu harus menjadi program prioritas pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemprov segera menindaklanjutinya.
"Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang selama ini telah fokus untuk pembenahan pariwisata dapat melakukan pendekatan ke Kementerian Pariwisata membicarakan hal ini," ujarnya.
Jika hal itu tidak bisa diberlakukan, kata Saidal pemprov bisa mencoba cara alternatif yakni mengajak masyarakat yang memiliki tanah di sekitar objek wisata Mandeh untuk berinvestasi langsung kepada pemerintah setempat.
"Masyarakat yang ingin menginvestasikan tanahnya kepada pemprov, jadi sama-sama memiliki keuntungan dan mereka langsung berkontribusi di dalamnya," katanya.
Itu merupakan cara alternatif yang mungkin bisa diambil oleh pemprov, dan tentu harus dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat, ujarnya.
"Namun jika pemerintah pusat bisa memberikan jalan keluar tentu akan lebih baik," tambahnya.
Selain itu, ia mengatakan khusus untuk pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyediakan anggaran Rp14 miliar, kemudian pemerintah provinsi juga menyediakan anggaran sebagai dana pendamping sebesar Rp32,5 miliar untuk pembebasan lahan seluas 400 hektare.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan KWT Mandeh dinilai paling siap untuk diajukan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumbar karena memenuhi syarat ketersediaan lahan seluas 400 hektare dalam satu hamparan.
"Kami akan fokus menyiapkan daerah ini agar benar-benar bisa menjadi salah satu KEK di Indonesia," katanya. (*)
Legislator: Upayakan Mandeh Jadi Program Prioritas Pusat
(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)
