Padang, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki Beras Cadangan Provinsi (BCP) sebanyak 253 ton yang tersimpan di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat dan siap untuk digunakan mengatasi rawan pangan pasca bencana.
"Bila ada rawan pangan di daerah, bupati dan wali kota bisa mengajukan permintaan kepada provinsi. Nanti, beras akan disalurkan berdasarkan kebutuhan," kata Kepala Bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Sumbar, Ramon di Padang, Rabu.
Ia mengatakan, penyaluran akan dilakukan melalui gudang Bulog terdekat dengan lokasi bencana.
Meski demikian, ia mengatakan, bantuan itu tidak bisa diberikan pada saat tanggap darurat bencana masih berlangsung.
"Saat tanggap darurat bencana, biasanya banyak bantuan yang datang. Namun, setelah tanggap bencana terakhir, ada kemungkinan masyarakat yang masih belum bekerja tidak memiliki dana untuk membeli beras. Saat itulah beras cadangan provinsi ini disalurkan," katanya.
Namun, bukan berarti pada masa tanggap darurat, Badan Ketahanan Pangan tidak dapat memberikan bantuan.
"Kita memiliki anggaran penanggulangan daerah rawan pangan yang bisa digunakan membantu masyarakat terdampak dalam masa tanggap darurat bencana. Akan tetapi jumlahnya terbatas, hanya Rp 40 juta," katanya.
Ia mengatakan, bantuan itu tidak harus dalam bentuk beras, tetapi bisa berupa mie instan, minyak goreng, gula atau kebutuhan lainnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Besli mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terkait lahan pertanian yang terdampak bencana longsor dan banjir beberapa hari terakhir.
"Data yang telah masuk, Kabupaten Solok Selatan ada sekitar 600 hektar padi yang puso. Kemudian dari Limapuluh Kota ada sekitar 60 hektar," katanya.
Data untuk delapan kabupaten/kota lain yang terdampak banjir dan longsor pada Minggu dan Senin (7-8/2), menurutnya, masih dalam tahap pengumpulan data.
"Dalam kondisi sekarang, kita juga tidak bisa memaksa kabupaten dan kota untuk segera menyiapkan data terkait lahan terimbas bencana," katanya.
Banjir yang terjadi pada 10 kabupaten dan kota di Sumbar pada Minggu dan Senin (7-8/2) sudah surut. Namun, dampak bencana tersebut masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terdampak. (*)
Berita Terkait
Kepala Pengadilan Tinggi Padang resmikan lapangan badminton Pengadilan Negeri Batusangkar
Jumat, 26 April 2024 19:36 Wib
Kemenkeu catat penerimaan pajak di Sumbar capai Rp1,19 triliun
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib
Pemkot Padang perkuat fase prabencana untuk minimalisasi korban
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib
BPJS Kesehatan targetkan Sumbar predikat UHC pada 2024
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib
Pemkot Pariaman peroleh PAD Rp350 juta melalui Piaman Barayo
Jumat, 26 April 2024 17:12 Wib
Pemkab Agam lakukan berbagai terobosan optimalkan PAD
Jumat, 26 April 2024 15:41 Wib
Bawaslu Pasaman Barat evaluasi panwaslu kecamatan "existing" untuk Pilkada
Jumat, 26 April 2024 15:23 Wib
Polres Agam tangkap pelaku diduga cabuli anak tirinya
Jumat, 26 April 2024 15:13 Wib