Surya Paloh: Pemerintah Kuat harus Didukung Parlemen Kuat

Jakarta, (Antara) - Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan, pemerintahan yang kuat seharusnya juga didukung parlemen yang kuat, bahkan tujuan bangsa akan tercapat jika semua partai menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. "Tidak boleh ada kepincangan di sana, ada check and balance yang diperlukan. Kita memerlukan pemerintahan yang kuat tapi tidak boleh melemahkan parlemen," kata Surya di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun Partai NasDem ke-3 di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa. Ia enggan berbicara lebih lanjut mengenai penambahan kursi pimpinan Alat Kelengkapan DPR (AKD) yang menjadi kesepakatan KIH dan KMP. KIH dan KMP sepakat menambah satu kursi pimpinan di semua AKD di DPR dengan cara merevisi tata tertib dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Melalui kesepakatan tersebut, KIH diproyeksikan mendapat 21 kursi pimpinan AKD di DPR. Ia meminta agar jalan damai yang ditempuh Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih tidak dipandang semata-mata untuk bagi-bagi kursi pimpinan di parlemen. Paloh menyebut proses damai kedua koalisi partai politik ini didasari semangat membangun bangsa menjadi lebih baik. "NasDem sebaiknya kalau memang perlu, buang tentang (berbagi) kursi-kursi itu. Yang penting itu tadi, semangat membangun bangsa. Sekali lagi dengan kejujuran hati, interest (ketertarikannya) bukan hanya untuk kursi. Ada inkonsistensi dengan cara berpikir seperti ini," tukasnya. Revisi atas UU MD3 itu akan mulai dilakukan setelah fraksi anggota KIH menyerahkan susunan anggota di semua AKD dan ditetapkan di sidang paripurna yang akan digelar pada Kamis (13/11/2014). Terkait dengan kesepakatan ini, Paloh meyakini KMP akan mematuhinya. "Kita berangkat dengan niat baik, bisa terjadi berbagai perubahan setiap saat. Ketika niat baik menjadi satu semangat, itu memungkinkan adanya perubahan," tuturnya. Ia menganggap wajar ketika ada pihak yang tidak setuju jika kedua kubu islah dengan menyepakati penambahan satu kursi pimpinan di semua alat kelengkapan dewan karena masing-masing punya pertimbangan dan daya analitis. "Kalau langsung setuju malah patut dipertanyakan," ucapnya. Di tempat yang sama, politikus NasDem yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menyambut baik perdamaian antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Ferry mengharapkan dengan perdamaian dua poros politik itu di parlemen dapat mengembalikan kerja-kerja anggota DPR ke jalan yang benar. "Harapan saya apa pun formulasinya, bagaimana pun prosesnya, saya berharap bahwa ini bisa segera memulihkan Dewan untuk bisa normal tugas-tugasnya," ujar Ferry. Lebih jauh Ferry mengatakan sesuai dengan sistem hukum tata negara yang berlaku, keberadaan DPR sangat dibutuhkan sebagai mitra kerja eksekutif. "Biar bagaimana pun kan kita tetap membutuhkan Dewan yang bisa bekerja untuk kita. Katakanlah menjadi mitra untuk melakukan kebijakan-kebijakan," kata Ferry. Ferry berharap rekonsiliasi tersebut tidak sebatas formalitas, akan tetapi merupakan proses islah yang sejati. "Mudah-mudahan itu dalam konteks tidak hanya sekadar formalitas, tapi bisa kembali mengutuhkan Dewan sebagaimana adanya. Pemerintah berharap ingin segera bisa melakukan pertemuan, bekerja," ujarnya. Ditanya soal komposisi pembagian jatah alat kelengkapan Dewan, Ferry mengaku menerima apapun hasilnya karena keutuhan DPR, lebih utama daripada soal kursi. "Bagi kita kan sebuah partai baru yang hadir di parlemen, tentu kita juga ingin mendorong optimalnya fungsi-fungsi Dewan yang ada di teman-teman. Tapi bukan langsung pada kursi jabatan. Jadi, NasDem tidak menaruh persyaratan harus dapat apa. Tidak dapat pun gak apa-apa," pungkasnya. (*/jno)