Pakar: Pestisida Terdaftar Harus Dikurangi

Jakarta, (Antara) - Pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada Profesor Y Andi Trisyono mengatakan jumlah pestisida yang terdaftar harus dikurangi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat bahan kimia itu. "Kita harus mengurangi jumlah pestisida terdaftar di Indonesia, meskipun tidak semua yang terdaftar itu ada di pasaran," ujar Andi dalam lokakarya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Jumat. Dia menambahkan impor pestisida di Tanah Air naik hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu 2006 hingga 2011. Jumlah impor pestisida pada 2006, sebanyak 95.136 dolar AS. Kemudian pada 2011, jumlah impor mencapai 280.391. Begitu juga dengan jumlah pestisida yang teregistrasi juga mengalami peningkatan tajam. Dari 813 pada 2002 menjadi 2.810 pada 2013. "Sebenarnya bahan kimia dari pestisida tersebut sebenarnya sama." Idealnya, sambung dia, jumlah pestisida yang terdaftar untuk bahan kimia yang sama paling banyak 20 merk. Akibat dari penggunaan pestisida maupun insektisida yang berlebihan membuat hama resistan. "Misalnya, penggunaan insektisida untuk membasmi hama wereng cokelat. Insektisida itu membuat wereng cokelat lebih kuat 1.000 kali lipat dari sebelumnya." Selain itu, penggunaan pestisida yang tepat dapat membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan. "Perhatian mengenai kerusakan lingkungan perlu ditingkatkan," jelas dia. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof Sangkot Marzuki mengatakan produksi beras di Pulau Jawa mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. "Kini pun tengah mengalami ancaman serius dengan terganggunya keseimbangan ekosistem dan meningkatnya kerentanan ekosistem sawah." Penurunan produksi beras pada 2011 mencapai 1,96 juta ton. Selain itu juga, serangan hama wereng 2013 meluas ke sejumlah 23 kabupaten di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk menyusun paradigma pembangunan pertanian yang baru. "Pembangunan tidak hanya ditujukan pada peningkatan produksi padi dengan mengorbankan ketangguhan lingkungan hidup," jelas Sangkot. (*/sun)