Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade meminta pemerintah provinsi setempat secepatnya menuntaskan pembebasan lahan pembangunan Fly Over atau Jalan Layang Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok.
"Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.
Andre mengatakan proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana (BUP), sudah siap secara anggaran. Sayangnya, pengerjaan tersebut masih terhalang pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.
"Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya," ucap dia.
Ia mengingatkan jangan sampai proyek Sitinjau Lauik yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 triliun dengan masa pengerjaan 2,5 tahun, terkendala seperti proyek pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin.
Apalagi, dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan membebaskan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi Sicincin-Bukittinggi.
"Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin," harap dia.
Proyek Flyover Panorama I diharapkan menjadi solusi permanen bagi karakteristik ekstrem Sitinjau Lauik, termasuk kemiringan curam, tikungan tajam serta kerawanan bencana yang selama ini menjadi kendala besar mobilitas masyarakat.
Selain mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan proyek senilai Rp2,793 triliun ini juga untuk mempercepat dan mempermudah arus distribusi hasil bumi dan logistik dari Provinsi Sumbar ke berbagai provinsi tetangga.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator minta Sumbar segera urus pembebasan lahan Sitinjau Lauik
