Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat memproyeksikan rancangan APBD 2026 dengan pendapatan sekitar Rp557,8 miliar sedangkan belanja sekitar Rp620 miliar sehingga terjadi defisit mencapai Rp62,2 miliar.
"Kondisi defisit tersebut bukan semata akibat lemahnya pendapatan daerah, namun lebih disebabkan oleh penurunan signifikan Dana ke Transfer (TKD) dari pemerintah pusat," kata Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi di Pariaman, Sabtu.
Ia mengatakan akibat penurunan TKD yang untuk Pariaman mencapai Rp92,2 miliar tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan pilar utama pendapatan daerah.
Namun, kata dia Pemkot Pariaman berkomitmen untuk menjaga stabilitas program pembangunan dan pelayanan publik, serta memastikan bahwa defisit yang terjadi merupakan defisit yang terukur dan dapat dikelola secara hati-hati dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan keberlanjutan fiskal yang sehat.
Ia menyampaikan peningkatan kemandirian fiskal daerah merupakan agenda strategis yang harus terus diperkuat sehingga Pemkot Pariaman berupaya memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi dan optimalisasi potensi penerimaan yang ada.
Dengan langkah-langkah tersebut, lanjutnya Pemkot Pariaman berharap struktur belanja dapat semakin berimbang antara kebutuhan operasional dan pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan.
"Kami menyadari tantangan yang dihadapi cukup berat. Oleh karena itu, kebersamaan, sinergi antar organisasi perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan APBD dan pembangunan daerah," katanya.
Pemkot Pariaman berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja anggaran agar setiap program berdampak nyata bagi masyarakat.
Diketahui rancangan tersebut telah disampaikan kepada DRPD setempat pada Rabu (12/11) untuk dibahas bersama sehingga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sebelumnya, Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan pihaknya menggecarkan mengajukan permohonan proposal pembangunan kepada pemerintah pusat guna mengatasi pemotongan TKD yang dialami daerah itu pada 2026 yang mencapai Rp92,2 miliar.
Ia menyampaikan pihaknya tidak menerapkan kenaikan pajak namun mengoptimalkan potensi daerah salah satunya pada sektor pariwisata dengan melakukan uji petik guna meningkatkan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
