Lubuk Sikaping (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat melaksanakan assesmen bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2025.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Ikram Abdul Haris di Lubuk Sikaping, Rabu, mengatakan kegiatan itu dalam rangka menjaring sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten.
“Assesmen ini merupakan bagian penting dari proses seleksi yang bertujuan untuk memperoleh calon aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks," ujarnya.
Menurutnya rangkaian assesmen yang dilaksanakan meliputi tiga komponen utama, yaitu tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial dan tes kompetensi sosial kultural.
Ikram Abdul Haris menjelaskan tes kompetensi teknis bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta sesuai dengan bidang tugasnya di lingkup pertanahan.
Sementara itu, tes manajerial dan sosial kultural dirancang untuk menilai kemampuan dalam pengelolaan tugas, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis dan beragam.
“Assesmen ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan kompetensi masing-masing peserta. Dengan demikian, hasil assesmen akan menjadi salah satu dasar dalam menempatkan calon PPPK pada posisi yang tepat, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja organisasi," sebutnya.
Kegiatan assesmen berlangsung secara tertib dan kondusif, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan objektivitas.
Tim pelaksana assesmen memastikan bahwa seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil serta fasilitas yang memadai selama proses berlangsung.
Dengan adanya pelaksanaan assesmen ini, diharapkan para calon PPPK dapat menunjukkan kapasitas terbaiknya dan siap bergabung sebagai bagian dari aparatur Kementerian ATR/BPN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk masyarakat.
